Bencana Bagi Demokratisasi di Indonesia Apabila Kepala Daerah Dipilih DPRD

Kepala daerah Yang Tidak Mendukung Pemilihan DPRD

Jakarta(Metro Kalimantan)  - Sejumlah partai politik yang tergabung dalam koalisi merah putih memberi dukungan penuh pada RUU Pilkada yang isinya akan mengembalikan pemilihan kepala daerah ke tangan DPRD seperti zaman orde baru. Tak pelak RUU itu pun menuai kritik tajam. RUU Pilkada membunuh demokratisasi di Indonesia.

"Pilkada oleh DPRD membawa bencana dalam demokrasi! Demokratisasi Indonesia yang berlangsung lebih dari 15 tahun, kini justru dalam ancaman bahaya besar," kata pengamat politik UGM, Arie Sudjito, Jumat (12/9/2014).

Yang disayangkan, sikap anggota partai politik dari yang malah mendukung penuh RUU itu. Padahal, demokratisasi di Indonesia diperjuangkan dengan mahal pada 1998. Partai politik hanya mementingkan nafsu kuasa saja, bukan semangat demokratisasi untuk rakyat.

"Sikap mayoritas DPR yang akan mengesahkan RUU Pilkada dengan menarik pemilihan kepala daerah dalam otoritas DPRD adalah bentuk kemunduran. Niat buruk para politisi di senayan untuk membajak terang-terangan hak konstitusional rakyat, risikonya makin elitisnya demokrasi," jelas Arie.

Tak heran kalau para kepala daerah di Indonesia melawan sikap yang mendukung RUU Pilkada itu. Ridwan Kamil Cs bahkan akan menggugat RUU Pilkada ke MK bila disahkan.

"Kritik keras pada demokrasi prosedural, alih-alih bukan demokrasi substansial yang diwujudkan, justru elitisasi prosedur demokrasi, akses rakyat dalam partisipasi kekuasan pada genggaman politisi parpol. Semestinya parpol mengoreksi diri, membenahi fungsi representasinya, serta makin membumikan demokrasi dengan membuka akses sebesar-besarnya pada rakyat," tutupnya.(dtk/mk)