Kepala Sekolah Dan Bendaharawan Dituntut Berbeda

Ilustrasi Dana Bos

Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Kepala Sekolah SDN Kelayan Dalam 5 Hj Siti Ramlah  yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi penyalah gunaan dana bantuan operasional sekolah yang digunakan nya membeli pakaian sasirangan dan kain dari Bima untuk para guru disekolahnya akhirnya dituntut jaksa Ali Reza SH dengan kurungan penjara selama 4 tahun denda Rp200 juta subsider selama 3 bulan.

Mendengar tuntutan jpu ibu Rahmah (57)hanya terdiam seribu bahasa, dia  terlihat bekaca-kaca ketika keluar dari ruang sidang Pengadilan Tipikor PN Banjarmasin, Kamis (17/4) siang. 

Selain kepala sekolah, bendaharawan sekolah Hj Afiah juga mendapat tuntutan dari jaksa penuntut umum (JPU) Ali Reza dari Kejari Banjarmasin selama 4 tahun 6 bulan denda Rp 200 juta subsider selama 3 bulan kurungan.

Terdakwa juga dituntut untuk membayar uang pengganti sebesar Rp1.275.000 atau jika tidak dapat membayar dapat diganti kurungan selama 1 bulan.

Sementara itu kuasa hukum dari Hj Siti Ramlah, Hadi Permana SH mengatakan akan melakukan pembelaan atas tuntutan jaksa.

“Kami akan lakukan pembelaan, karena dana yang digunakan sudah dikembalikan semua, dan tidak ada kerugian negara, dan karena ketidak tahuan masalah administrasi, ” katanya.

Hadi menambahkan dana untuk pembelian baju sasirangan dan kain oleh oleh dari Bima yang diperuntukkan bagi semua guru sudah dikembalikan kepada penyidik polresta Banjarmasi, ketika masih dalam penyidikan. selain itu klien kami juga mengatakan bahwa dana sisa pembelian baju dibagikan kepada seluruh guru, jadi semua guru menikmati uang tersebut.

Dalam kasus dugaan korupsi dana BOS ini, kedua tersangka diduga telah merugikan negara senilai Rp61,8 juta,  dari nilai anggaran dana tahun 2012 sebesar Rp358 juta, dari hasil penyidikan ditemukan adanya penyelewengan penggunaan anggaran dana BOS yang tidak sesuai dengan peruntukannya yakni pembuatan baju sasirangan dan kain oleh oleh dari Bima dengan dana pembelian sebanyak Rp. 27 Juta lebih dan sisa dana dibank sebanyak Rp. 34 juta. (ags)

Monday, April 20, 2015 | 0 komentar | Read More

Yang Bisa Ujian Negara Berbasis Komputer Hanya 585 Sekolah

Ilustrasi Ujian UN Online (sp)

Jambi (Metro Kalimantan) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Anies R Baswean menegaskan, tahun ini hanya 585 SMP dan SMA yang baru bisa menggelar ujian nasional (UN) berbasis komputer.

Sekolah-sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer tersebut tersebar di 27 kota di Indonesia. Jumlah sekolah yang mengadakan UN berbasis komputer tersebut hanya sekitar 0,28 % dari 208.000 sekolah di Indonesia.

"Terbatasnya jumlah sekolah yang melaksanakan UN berbasis komputer tersebut, karena belum seluruh sekolah di Indonesia memiliki fasilitas komputer dan siap melaksanakan UN berbasis komputer tersebut," kata Anies seusai membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Pendidikan se-Provinsi Jambi di Ratu Convention Center (RCC), Kota Jambi, Kamis (26/3).

Menurut Anies, pelaksanaan UN berbasis komputer tahun ini baru tahap uji coba. Bila UN berbasis komputer tersebut berhasil, maka program tersebut akan dilaksanakan di sekolah yang lebih banyak lagi.

Bahkan UN berbasis komputer tersebut nantinya bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia. Kalau ujian berbasis komputer bisa dilaksanakan di seluruh sekolah di Indonesia, maka UN tidak harus dilaksanakan secara serentak di hari yang sama dan kecurangan - kecurangan pun bisa dihilangkan.

"Tahun ini kita menguji cobakan UN berbasis komputer di 585 sekolah yang fasilitasnya sudah siap dan sekolah tersebut bersedia kita uji coba. Kita berharap di masa datang nanti akan lebih banyak sekolah yang bisa melakukan UN berbasis komputer. Dengan cara begitu maka UN tidak harus diselenggarakan di hari yang sama dan tempat ujian yang sama,"katanya.(sp/mk02)

Thursday, March 26, 2015 | 0 komentar | Read More

18 Triliun Untuk Beasiswa S2 dan S3

Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa

Surabaya (Metro Kalimantan) - Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa berjanji pihaknya siap membantu masyarakat untuk mengakses ribuan beasiswa S2 dan S3 yang ada pada sejumlah kementerian.

"Ada 5.000 beasiswa S3 di Kemenag, dan ada ribuan beasiswa S2 dan S3 senilai Rp18 triliun di luar Kemenag, saya siap jadi pelayan masyarakat untuk mengakses beasiswa itu," katanya di Surabaya, Minggu (11/1) malam.

Di hadapan ribuan peserta Haul I Indar Parawansa (suami Mensos) di kediamannya, Jemursari, Surabaya, menteri yang juga Ketua Umum PP Muslimat NU itu menyatakan sudah saatnya warga NU menjadi writing society dan bukan lagi reading society.

"Ada 106 juta dari 250 juta penduduk Indonesia adalah warga NU, karena itu menarik warga NU menjadi writing society akan sama halnya dengan memajukan peradaban Indonesia, apalagi NU mengembangkan Islam yang santun dan ramah," ungkapnya.

Menurut dia, peran NU memang tidak tercatat dalam sejarah, karena keikhlasan para tokoh NU, sehingga Pusat Sejarah TNI hanya mencatat 12 nama tokoh Hizbul Wathon yang berperan dalam Pertempuran 10 November 1945, padahal mestinya lebih dari itu.

"Untungnya ada film 'Sang Kiai', sehingga peran NU mulai terlihat, namun hal itu menunjukkan pentingnya warga NU menjadi writing society agar jangan sampai seperti dalam Buku Sejarah kelas 3 SD yang mencatat peran sejumlah elemen masyarakat tapi di sana tidak ada elemen NU," tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Rais Syuriah PBNU KHA Hasyim Muzadi yang menyampaikan Tausiyah Haul menegaskan bahwa warga NU sebenarnya bukan orang yang tidak pintar bila diberi kesempatan, karena itu peluang beasiswa S2 dan S3 harus dimanfaatkan.

"Warga NU itu secara akademik tidak terlalu bodoh, buktinya lebih dari 50 persen tenaga akademik di UI itu sebenarnya warga NU, tapi mayoritas warga NU memang masih menjadi 'Masyarakat Dengar', karena itu harus dijadikan 'Masyarakat Baca'," katanya.

Menurut dia, ilmu di tangan orang yang tidak benar akan menjadi mubadzir atau bahkan disalahgunakan. "Misalnya, sarjana hukum yang mengakali hukum, atau ilmu agama yang disalahgunakan untuk kekerasan, padahal Nabi Muhammad SAW tidak mengajarkan paksaan dalam beragama," jelasnya.

Acara "haul" (peringatan tahunan terkait wafat seseorang) di rumah Mensos itu dihadiri sejumlah ulama, di antaranya KH Dzulhilmi (Surabaya), KH Muhyiddin Abdusshomad (Jember), KH Muchit Murtadlo (Surabaya), dan sebagainya.(ant/b1/mk05)

Tuesday, January 13, 2015 | 0 komentar | Read More

Atap SMPN 1 Sampang Ambruk, Guru Dan Siswa Luka-Luka

Atap Ruang Guru SMPN 1 Sampang Yang Ambruk

Sampang (Metro Kalimantan) - Tiga ruangan di SMPN 1 Kabupaten Sampang, Jawa Timur, ambruk. Sebanyak 18 orang terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat, Sabtu (29/11/2014).

Kegiatan belajar mengajar berlangsung di bangunan bercat hijau dan putih itu. Tiba-tiba, atap di tiga ruangan ambruk. Yaitu ruang kelas VII G dan VII H, serta satu ruang guru.

Reruntuhan atap mengenai belasan siswa yang tengah belajar. Akibatnya, 16 siswa terluka. Kepala Sekolah, Mohammad Roib, mengalami luka serius di kepala. Sedangkan guru Sri Mawarni mengalami luka di bahu dan kakinya.

Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi korban. Prajurit TNI pun membantu proses evakuasi. Seluruh korban dibawa ke unit gawat darurat Rumah Sakit Daerah Sampang.

"Pertamanya cuma belajar seperti biasa. tiba-tiba pas mau istirahat, ada bunyi seperti truk jatuh. Saya kira truk. Tapi pas dilihat bangunan roboh. Waktu dilihat lagi, banyak anak-anak yang belum keluar (dari ruangan)," kata Bagus Indra, siswa kelas IX B.

Sementara di luar pagar, para orangtua cemas dengan kondisi anak-anak mereka yang bersekolah di SMPN 1 Sampang itu. Beberapa orangtua juga langsung mendatangi rumah sakit untuk mengetahui kondisi korban.

Polisi kemudian memberikan tanda larangan memasuki lokasi. Polisi meminta warga menjauhi lokasi. Kegiatan belajar mengajar dihentikan.(metronews/mk-05)

Saturday, November 29, 2014 | 0 komentar | Read More

Kurikulum 2013 Banyak Kendala

Jakarta (Metro Kalimantan) - Komisi X DPR RI menilai pelaksanaan Kurikulum 2013 di sekolah-sekolah saat ini masih mengalami kendala dan terkesan tergesa-gesa sehingga banyak keluhan yang muncul di lapangan.

"Dalam pelaksanaan Kurikulum 2013 di lapangan memang masih banyak ditemukan kendala seperti kesiapan guru dalam memahami materi ajar dan termasuk juga siswanya," kata Ketua Rombongan Komisi X DPR RI Ridwan Hisjam di Kantor Pemerintah Provinsi Jatim, Jumat (28/11).

Ia mengemukakan, untuk pelaksanaan kurikulum ini memang harus banyak kesiapan di antaranya guru pengajar yang akan menerapkan kurikulum tersebut.

"Dulu memang sudah diingatkan oleh Komisi X DPR RI periode sebelumnya terkait dengan persiapan tersebut, tetapi masih tetap dilaksanakan," katanya.

Ia mengatakan, selain kendala guru, kendala lain yang dihadapi yaitu masalah buku yang digunakan dalam kurikulum tersebut, mengingat banyak daerah yang belum mendapatkan distribusi tersebut.

"Untuk wilayah Jawa Timur sendiri masih bagus karena sudah terdapat 17 kabupaten kota yang mendapatkan buku ini. Tetapi itu kan masih cukup jauh, mengingat jumlah kabupaten kota di Jawa Timur sebanyak 38 jumlahnya," katanya.

Masalah lain yang muncul adalah munculnya surat keputusan menteri pendidikan yang menyatakan jika dana BOS bisa digunakan untuk mengatasi permasalahan buku ini.

"Namun yang menjadi kendala adalah pelaksanaan penggunaan dana tersebut, mengingat saat ini kebutuhan buku tersebut juga sudah dianggarkan dan ada kekhawatiran nantinya akan dobel," katanya.

Oleh karena itu, pihaknya belum berani mengambil kesimpulan terkait dengan hal ini karena dalam kunjungan spesifik ini pihaknya ingin mendengar aspirasi yang ada di lapangan.

"Nantinya hasil dari pertemuan ini akan kami gunakan untuk bahan rapat dengan menteri terkait supaya kendala-kendala yang ada di lapangan tersebut bisa teratasi," katanya.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf, menyambut baik kunjungan dari Komisi X DPR RI ini.

"Kami sangat menyambut baik kunjungan ini dan berharap permasalahan kurikulum 2013 ini bisa segera diatasi," katanya. (Ant/sp/mk-05)

Saturday, November 29, 2014 | 0 komentar | Read More

Rencana Ujian Nasional Pakai "Hybrid"

Soal Ujian Negara

Surabaya (Metro Kalimantan) - Mendikbud Mohammad Nuh mengusulkan Ujian Nasional (UN) hybrid yang merupakan kombinasi antara UN online dan UN secara tertulis.

"Sebenarnya, UN itu terserah pengganti saya kelak, tapi kalau boleh usul, saya usulkan UN hybrid," katanya di sela-sela soft launching gedung S2 Vokasi/Terapan di kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), Minggu (5/10).

Mantan Direktur PENS dan Rektor ITS Surabaya itu menjelaskan UN online bisa menghemat biaya, seperti yang terjadi pada Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), tapi hal itu sebaiknya bukan untuk semua sekolah.

"Bagi sekolah yang memiliki sarana dan siap dalam kemampuan siswanya, bisa dengan UN online, tapi bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas untuk online maka sebaiknya tetap UN sebagaimana biasa," katanya.

Dalam kesempatan itu, Mendikbud menyatakan tiga Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran di Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya, menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) pada rangkaian HUT ke-69 TNI di Surabaya, 5-8 Oktober.

"Pada Senin (6/10), saya meresmikan 12 PTN di Armatim, termasuk tiga UPN," katanya.
Selain tiga UPN, adalah dua institut teknologi yakni Institut Teknologi Sumatera di Lampung dan Institut Teknologi Kalimantan di Balikpapan.

Sisanya adalah Institut Seni dan Budaya Indonesia (ISBI) di Papua, Aceh, dan sebagainya.
Khusus UPN yang merupakan universitas lama di bawah naungan Kementerian Pertahanan (Kemenhan), lalu "dinegerikan", ia mengharapkan akan seperti universitas lain yang "dinegerikan".

"Contohnya seperti Universitas Tidar Magelang yang peminatnya tidak sampai seribu, tapi setelah 'dinegerikan' menjadi 6.000-7.000 peminat yang mendaftar," katanya.

Dengan banyaknya pendaftar, maka Angka Partisipasi Kasar (APK) perguruan tinggi pun meningkat. "Lebih dari itu, daerah-daerah perbatasan kita dengan negara lain kini sudah memiliki universitas, jadi negara sudah hadir di perbatasan," katanya.

Mendikbud menyebut Universitas Musamus di Papua yang merupakan PTN di kawasan perbatasan Indonesia-Papua New Guinea, Universitas Borneo di Kalimantan Timur yang merupakan PTN di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia.

Selain itu, Politeknik Bengkalis dan Sambas yang merupakan PTN di kawasan perbatasan Indonesia-Malaysia, Universitas Sangihe yang merupakan PTN di kawasan perbatasan Indonesia-Filipina, dan Universitas Negeri Timor yang merupakan PTN di kawasan perbatasan Indonesia-Timor Leste.(ant/sp/mk)

Monday, October 06, 2014 | 0 komentar | Read More