Demokrat Jangan Cuci Tangan, Sebagai Penentu RUU Pilkada

Jakarta (Metro Kalimantan) - Dalam pengambilan keputusan di tingkat komisi II, Fraksi Partai Demokrat‎ tetep ngotot dengan sikapnya mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat alias meminta opsi ketiga. Opsi ini dinilai sebagai upaya politik 'cuci tangan' dalam RUU Pilkada, karena semua fraksi sadar suara Demokrat sangat menentukan.

"(Keputusan RUU Pilkada) sangat tergantung Demokrat, maka Demokrat jangan politik cuci tangan. Sekarang itu ada kesan Demokrat sedang cari cara dia tidak disalahkan pihak A dan B, dengan isu mendukung Pilkada langsung tapi dengan 10 syarat," kata Direktur LIMA Ray Rangkuti saat berbincang, Kamis (25/9/2014).

Menurut Ray, opsi itu seolah-olah itu harga mati, di mana jika tidak dipenuhi seolah abstain. Padahal abstain merugikan dukungan terhadap opsi Pilkada langsung, karena Demokrat mempunyai suara paling besar 148 kursi.

"Dari 10 syarat itu kalau satu dua tidak terkabul biasa saja dalam politik, jangan abstain. Saya khawatir ada kesan mereka terlalu paksakan 10 poin itu," ujarnya.

"Pada saat yang bersamaan opsi itu tidak menjamin Pilkada langsung dapat terlaksana," imbuh pengamat Pemilu itu.

Ray menegaskan, 10 syarat yang diajukan Demokrat bukanlah substansi dari RUU Pilkada yang akan disahkan hari ini, syarat iu hanya elemen teknis. ‎Padahal jika Demokrat serius mereka bisa legowo soal 10 syarat dengan mendukung opsi Pilkada langsung.

"Cara berpikirnya mereka harus katakan mendukung Pilkada langsung karena 10 syarat itu hanya elemen teknis. Jadi Pilkada langsung dengan diperbaiki elemen teknisnya, jangan politik cuci tangan," kritik Ray.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan sikap akhir fraksi pada rapat komisi II kemarin, sebanyak 5 fraksi menyatakan tegas mendukung Pilkada melalui DPRD yaitu Gerindra, Golkar, PPP, PAN, dan PKS‎. Sebanyak 3 fraksi mendukung tetap Pilkada langsung yaitu PDIP, PKB dan Hanura.

Partai Demokrat yang punya 148 kursi, ngotot meminta opsi ketiga yaitu mendukung Pilkada langsung dengan 10 syarat. Padahal pemerintah dan Panja menilai hampir seluruh syarat itu sudah masuk dalam RUU Pilkada.(dtk/mk)