181 Transaksi Diduga Tindak Pidana

Ketua PPATK M Yusuf

Yogyakarta (Metro Kalimantan)  - Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta siap bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri 181 transaksi keuangan yang mencurigakan. “Apalagi jika ada indikasi pencucian uang," kata Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta Purwanta Sudarmadji, Ahad 5 Oktober 2014.

Sebelumnya Ketua PPATK Muhammad Yusuf di Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta mengutip laporan PPATK yang menyebutkan, dari 367 transaksi, sebanyak 181 diantaranya terindikasi ada tindak pidana. Tapi Muhammad tidak menyebutkan nama-nama pemilik rekening yang mencurigakan itu.

Pernyataan Muhammad itu direspon aktivis anti korupsi Jogja Corruption Watch yang mendesak Kejaksaan Tinggi DIY bergerak cepat menyikapi temuan yang telah diserahkan Pusat Pelaporan Analisis dan Transaksi Keuangan (PPATK) akhir pekan lalu yang mendeteksi ratusan transaksi keuangan mencurigakan di DIY. "Jangan sampai kejaksaan terlalu lama lagi mengusut dan membuat barang bukti hilang sehingga menyulitkan pengusutan kasus," ujar aktivis JCW yang juga anggota Forum Pemantau Independen Kota Yogyakarta Baharuddin Kamba.

Kamba menuturkan, terlalu banyak isu strategis ihwal dugaan penyimpangan yang selama ini sulit diungkap karena lambatnya penanganan. Misalnya di Kota Yogyakarta, yang pada awal 2014 lalu dikejutkan dengan temuan kasus dugaan korupsi pengadaan fasilitas peneduh atau pergola senilai Rp 5 miliar. Yang ikut menyeret sejumlah nama pejabat pemerintah.

Biasanya menurut Kamba, potensi korupsi itu cukup besar dan sebagian besar menyentuh proyek fisik, pengadaan barang dan jasa, hingga pemanfaatan ruang, perizinan, pengelolaan ruang dan lahan. Di wilayah perkotaan, lanjut Kamba, bisa dilihat dari dinamika masyarakat apa yang menurut mereka kacau. "Perlu segera ditelusuri profil pejabat dan kerabat atau keluarganya yang selama ini menguasai dinas-dinas basah itu," kata dia.(tempo/mk)