Jaksa Agung Jangan Dipilih Dari Parpol Maupun Pensiunan

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memilih Jaksa Agung di pemerintahannya. Lalu, pantaskah jika Jokowi memilih Jaksa Agung dari kalangan partai politik (parpol)?

Pensiunan jaksa dan pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan, Chaerul Imam mengatakan, memang sebaiknya seorang Jaksa Agung bukanlah dari kalangan parpol. Karena berpotensi untuk bersikap tidak profesional.

"Pernah kita memperoleh orang parpol yang jadi Jaksa Agung. Akhirnya kasus-kasus yang mengenai parpol dia di SP3 kan. Saat ditanya, ternyata ada 13 kasus yang sudah di SP3 kan oleh dia. Memang itu wewenang Jaksa Agung," kata Chaerul Imam dalam diskusi 'Dicari Jaksa Agung Non Partai Politik' oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) di Restoran Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (2/11/2014).

Chaerul mengatakan, saat ini banyak para mantan jaksa yang bergabung ke parpol. Jika para mantan jaksa dari parpol ini menjadi Jaksa Agung, maka dikawatirkan akan ada intervensi.

"Yang dikhawatirkan itu, adanya intervensi, mulai intervensi politik, jabatan, uang, wanita, apapun itu bisa dilakukan. Kita meminimalisir, jangan sampai terjadi," kata pria yang menjabat sebagai jaksa selama 38 tahun ini.

"Oleh karena itu orang kejaksaan banyak yang menolak, sekalipun dia bekas mantan jaksa kemudian masuk ke partai politik," tambahnya.

Chaerul berharap, sebaiknya yang menjadi jaksa agung adalah orang yang masih 'segar' secara fisik tahu seluk beluk penegak hukum. "Mulai pengumpulan data, bahan keterangan, penyelidikan, penyidikan, harus di dalam otak. Jaksa Agung juga harus tahu budaya, kultur kejaksaan," katanya.

"Kalau bisa jangan pensiunan deh. Kalau bisa yang masih segar. Memenuhi syarat yuridis maupun nonyuridis," katanya.(dtk/mk)