Jakarta - Advokat kini semakin aman dalam menjalankan tugas. Advokat kini tidak
dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas
profesinya dengan iktikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di
dalam maupun di luar sidang pengadilan.
Angin segar itu diperoleh
setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan uji materi (judicial
review) Pasal 16 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat.
"Pasal
16 Undang-Undang Advokat bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak
memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, 'advokat
tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan
tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien
di dalam maupun di luar sidang pengadilan'," ujar Ketua Majelis, Hamdan
Zoelva, saat membacakan putusan bernomor 26/PUU-XI/2013 di ruang sidang
utama MK, Jakarta, Rabu (14/5/2014).
Pemohon yang mengajukan uji
materi tersebut adalah advokat muda yakni Rangga Lukita Desnata,
Oktavianus Sihombing, dan Dimas Arya Perdana. Ketiganya mempersoalkan
pasal 16 UU Advokat karena hanya memberikan perlindungan hukum pada
advokat di dalam persidangan saja.
Padahal, advokat banyak
melakukan kegiatan atau kepentingan yang berhubungan dengan kliennya di
luar persidangan. Sebut saja mediasi, somasi, pendampingan hingga
menggelar konferensi pers.
Untuk itu, pemohon meminta kepada
Mahkamah agar membatalkan Pasal 16 UU Advokat karena dianggap
bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.
Para
pemohon memberikan opsi kepada Mahkamah bahwa pasal tersebut bisa tetap
dipertahankan sepanjang diartikan advokat tidak dapat dituntut baik
secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan
itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di luar dan di dalam
sidang pengadilan.
Menurut Mahkamah, mengacu Pasal 1 angka 1
Undang-Undang Advokat, tugas dan peran advokat untuk kepentingan klien
dapat dilakukan baik di dalam maupun di luar persidangan. Hal ini pun
ditegaskan Pasal 11 UU No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum yang
menyebut pemberi bantuan hukum tidak dapat dituntut perdata maupun
pidana dalam memberikan bantuan hukum dengan etikat baik baik di dalam
maupun di luar sidang.
"Hal ini telah dipertimbangkan melalui
putusan MK Nomor 88/PUU-X/2012 yang menyebut pemberi bantuan hukum baik
advokat maupun bukan advokat dalam menjalankan tugasnya dapat dengan
bebas tanpa ketakutan dan kekhawatiran," kata anggoa majelis, Maria
Farida Indrati, saat membacakan pendapat Mahkamah.
Dengan
demikian, Hakim Maria mengatakan terdapat perbedaan antara UU Advokat
dan UU Bantuan Hukum mengenai perlindungan advokat dan pemberi bantuan
hukum dalam menjalankan tugas profesinya. Perbedaan ini menimbulkan
perlakuan yang berbeda antara advokat dan pemberi bantuan hukum yang
menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil terhadap kedua profesi itu.
"Keadaan
ini dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, sehingga
Pasal 16 UU Advokat harus dimaknai seperti itu," kata dia.(tribun/mk)
Advokat Kini Tak Bisa Dituntut Pidana Maupun Perdata
Written By Unknown on Wednesday, May 14, 2014 | Wednesday, May 14, 2014
Label:
Kriminal
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
0 komentar:
Post a Comment