Anggota DPR RI Dan Parpol Dinilai Cenderung Salahgunakan Wewenang

Logo - Indonesian Parliamentary Center

Jakarta (Metro Kalimantan) - Direktur Indonesian Parliamentary Center Sulastio menilai DPR RI dan partai politik cenderung menyalahgunakan kewenangannya sejak bergulirnya era reformasi. Padahal, katanya, ketika rejim Soeharto runtuh, DPR RI dan parpol mendapatkan kewenangan yang lebih besar setelah perubahan konstitusi.

"DPR RI dan Parpol era reformasi sangat jauh berbeda dengan DPR era orde baru. Namun, sayangnya limpahan wewenang yang diperoleh selama era reformasi tidak dimanfaatkan dengan baik oleh DPR dan parpol," ujar Sulastio, Senin (25/5).

Menurut Sulastio, DPR justeru memanfaatkan limpahan wewenang ini untuk korupsi, kolusi dan nepotisme demi memperkaya dirinya, kelompok, dan partainya. Sehingga tak heran, katanya, ketika DPR berbicara anggaran, berarti terkait proyek dan korupsi, berbicara legislasi terkait jual-beli pasal dan pengawsan terkait suap-menyuap.

"Tindakan DPR dan parpol seperti yang membuat publik tidak puas dengan kinerja DPR dan parpol. Hal ini diperparah dengan perilaku DPR yang malas, tidak disiplin, tidur saat sidang, dan bertengkar di ruang rapat," tandasnya.

Sulastio menganjurkan agar DPR dan parpol cepat menyadari rendahnya kinerja mereka. Jika tidak, tuturnya, pubik akan mengabaikan keberadaan dan menghukum DPR dan parpol pada saat pemilu.

"Pengalaman Partai Golkar tahun 1999 dan Partai Demokrat tahun 2014 harus menjadi pelajaran bagi parpol lain agar serius melayani kepentingan rakyat dan optimalkan menjalankan fungsinya. Jika tidak, siap dihukum oleh rakyat," pungkasnya.(sp/mk05)