Ada Demo UU Pilkada Di Washington SBY Mengaku Heran

Demo WNI di Washigton DC Tentang RUU Pilkada

Washington (Metro Kalimantan) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku heran ada demontrasi anti pengesahan Undang-Undang (UU) Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Washington DC, Amerika Serikat.

Dia mengemukakan, pihaknya telah mengetahui kelompok partai politik yang menjadi motor penggerak aksi demo itu.

Jumat (26/9), belasan Warga Negara Indonesia (WNI) berdemo di depan hotel tempat P‎residen SBY beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono dan rombongan menginap.

Para WNI yang berasal dari berbagai latar belakang profesi itu menyesalkan tindakan SBY yang dinilai telah menciptakan langkah mundur bagi demokrasi di Indonesia, melalui aksi walk out Fraksi Partai Demokrat, pada‎ sidang paripurna tentang pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada menjadi UU Pilkada, di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hingga berujung opsi Pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) meraih suara terbanyak.

" ‎Oh, dibawa ke Amerika, Pilkadanya. Saya tahu dari kelompok partai politik mana ," kata SBY saat memberikan keterangan pers sesaat sebelum meninggalkan Washington DC‎, Sabtu (27/9) pagi waktu setempat atau ‎Minggu (28/9) WIB.

Seperti dilaporkan wartawan Investor Daily Novy Lumanauw, SBY mengaku adalah sah bagi WNI‎ pada era demokrasi saat ini memprotes keputusan para wakil rakyatnya di DPR.

"Sah-sah saja dalam era sekarang. Tapi kalau politik, ketika dunia memberi apresiasi kepada kita, kita menerima kenyataan bahwa ada saudara-saudara kita yang berunjuk rasa sekitar 12 orang di tempat kita bermalam," kata SBY.

Sebagai pemimpin yang‎ dipilih langsung oleh rakyat, kata SBY, pihaknya berhak mempertanyakan motif di balik aksi WNI itu.

"Kemarin, ada unjuk rasa. Satu-satunya unjuk rasa. Sekitar 10 sampai 12 orang. Saya tahu karena saya dilaporkan bahwa ada unjuk rasa tentang Pilkada langsung. Saya juga punya hak untuk bertanya setelah 10 tahun memimpin negeri ini," katanya.

Dia mengatakan, Pilkada langsung yang diberlakukan sejak 2004 banyak menimbulkan penyalahgunaan wewenang, politik uang, dan penyimpangan dana serta kerap memicu terjadinya konflik horizontal.

"Banyak sekali ekses, penyimpangan, dan penyakit dari sistem yang langsung ini. Ini satu hal yang sangat saya pegang teguh. Tidak mungkin 10 tahun saya memimpin negeri ini, itu saya anggap tidak ada," katanya.

Oleh sebab itu, SBY bertekad untuk memperjuangkan terwujudnya Pilkada langsung dengan perbaikan.

"Di era Pak Jokowi, saya akan berjuang untuk ke sistem Pilkada langsung dengan perbaikan. Itu sumpah saya," kata SBY. (ID/Nov/N-6/mk)