APBD Harus Berpihak Pada Kepentingan Masyarakat

Ketua KPK Abraham Samad

Jakarta (Metro Kalimantan) - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad meminta seluruh provinsi yang ada di Indonesia, termasuk DKI Jakarta supaya dalam perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) harus berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas.

"Kami ingin mendorong pihak eksekutif dan legislatif untuk melakukan rancangan APBD yang pro rakyat," ujar Abraham dalam Semiloka Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi di Provinsi DKI Jakarta di Balai Agung, Kamis (6/11).

Abraham menyebutkan, tugas KPK adalah ingin mewujudkan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan yang bersih, dimulai dari APBD yang berpihak kepada masyarakat.

Ia mengatakan, pihaknya juga ingin mengantisipasi secara jelas dalam pelaksanaan APBD. Dalam prosesnya, katanya, harus ada transparansi dan partisipasi masyarakat. Contohnya seperti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tidak hanya formalitas belaka.

"Karena APBD ideal adalah APBD yang mementingkan masyarakat secara luas dan yang ideal dalam APBD adalah 30% untuk belanja modal dan belanja aparatur lebih kecil. Tapi realisasinya (belanja aparatur) besar," katanya.

Beberapa permasalahan dalam APBD yang sering terjadi di provinsi pun disoroti oleh Abraham. Salah satunya, yang sering terjadi di provinsi adalah standar harga yang diterapkan, karena rata-rata tidak ada standar yang tercantum dalam SSB atau tidak melengkapi satu sama lain untuk perbaiki perlu rekonstruksi kembali.

"Masih banyak juga permasalahan hibah. Rata-rata penerima belum menyerahkan laporan tanggung jawab tentan dana hibah. Begitupun dana bantuan sosial, sama problemnya. Jadi harus ada akuntabilitas," pungkasnya.

Semiloka ini juga turut dihadiri oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Pusat dan DKI, serta beberapa pembicara lainnya. Para pesertanya pun berasal dari berbagai elemen, mulai dari para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kalangan universitas, hingga Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).(sp/mk)