Perangi Korupsi lewat Tranparansi Sistem Pemerintahan

Presiden Jokowi saat mengisi kuliah umum di UGM

Yogyakarta (Metro Kalimantan) -  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan kerangka kebijakan yang akan dilakukan pemerintahannya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih transparan.

"Apabila sistem yang kita bangun baik, akan mengurangi korupsi," kata Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurut Jokowi, sistem pemerintahan yang baik mampu mengatasi tindak pidana korupsi. Ketika sistem sudah dibangun, birokrasi pemeritahan harus mengikutinya. Jokowi pun mencontohkan sitem pajak online, e-budguting, e-purchasing, dan sistem lainnya yang transparan.

"Sistem seperti itulah yang akan mengurangi tindakan penyelewengan dan tindakan korupsi," ujar eks Wali Kota Surakarta itu.

Selain sistem pemerintahan, Jokowi juga menekankan pengontrolan anggaran. Gelontoran dana negara untuk kesejahteraan masyarakat bisa dipantau jika sistem e-budgeting dibangun. Yang susah, kata Jokowi, mengubah pola pikir pejabat dan masyarakat dalam memandang sistem transparansi tersebut.

Langkah selanjutnya yang perlu dikuatkan adalah sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Ketika rasa percaya itu sudah tumbuh, alumnus UGM itu yakin pekerjaan apapun mudah dijalankan dan menelurkan dampak positif.

"Itulah yang sekarang kita kerjakan, membangun kepercayaan," ungkap lelaki kelahiran Surakarta, 61 tahun lalu, itu. Ketika tiga hal itu sudah terlaksana, Jokowi optimis perekonomian Indonesia melesat sekaligus mengangkat kesejahteraan rakyat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun punya harapan tinggi untuk memberantas korupsi hingga akarnya. Untuk mewujudkan asa itu, dia meminta semua pihak bekerja sama. "Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak," kata dia.(metronews/mk-05)