Rekomendasi BPK Disdik Banjarmasin Paling Parah

Walikota Muhiddin

Banjarmasin - Sebagai upaya meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Daerah (BPKD) untuk tahun 2014, Pemko Banjarmasin meningkatkan kualitas akuntabilitas pengelolaan keuangan, khususnya dalam pengelolaan aset.

Sebagai upaya tersebut telah dibentuk tim percepatan perbaikan kualitas laporan keuangan. Kemudian digelar rapat tentang asset di aula Kayuh Baimbai, Pemko Banjarmasin, Jumat (14/3/2014) yang dihadiri seluruh kepala SKPD.

Wali Kota Banjarmasin, H Muhidin, menjelaskan, rapat tentang aset menghadirkan seluruh SKPD termasuk semua sekretaris dan kepala bagian. Agendanya mengenai rekomendasi BPK yaitu adanya temuan bahwa 5 SKPD dan 1 kabag belum bagus pelaporannya.

"Lima SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas Kebersihan, Dinas Cipta Karya dan satu lagi yaitu Kabag perekonomian. Namun yang paling parah adalah Dinas Pendidikan," ujar Muhidin.

Dijelaskan, Dinas Pendidikan nilai laporannya hanya 17 koma sekian persen, sedangkan SKPD yang lain sudah sampai 80 persen. Dengan adanya tim percepatan perbaikan kualitas laporan, diharapkan bulan ini sudah beres.

"Sudah ada tim yang membantu dan diberi tempo oleh BPKD pada Maret ini selesai. Jadi bulan ini juga pasti sudah bisa 80 persen dan dapat opini WTP," tandas Muhidin.(salmah/bp/mk)