illustrasi kpk |
"Kemenkop, Kemenag, Kemensos, Kemenpera, Kementan, Kemendikbud, Kemenkes. Kalau Kemenkeu menyatakan kenaikan signifikan karena ada akuntansi saja. Kalau kita lihat, ini akan mempengaruhi pola pencairannya," ujar Direktur Litbang KPK Roni Dwi Susanto, di KPK, Jl HR Rasuna Said, Jakarta, Selasa (1/4/2014) malam.
Roni tak menjelaskan lebih detail apa saja 14 kementerian tersebut. Namun, dari 14 kementerian tersebut, ada yang dipimpin oleh orang dari partai politik. Di antaranya Kementerian Sosial, Kementerian Agama, Kementerian Kooperasi dan UKM, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pertanian.
Kemendikbud juga mengalami peningkatan pencairan dana bansos meskipun menterinya tak berasal dari partai politik. Selain itu Roni juga menemukan indikasi peningkatan pencairan dana bansos di daerah hingga 30 persen.
"Kasus bansos Bandung kan jelas, pencairan menjelang pilkada, modus-modus itu menggambarkan mengapa bansos ini tidak didasarkan pada survei yang akuntabel," ungkap Wakil Ketua KPK Busyro Muqqodas, di KPK, Selasa (1/4). (dtk/mk).
0 komentar:
Post a Comment