BPK Dan KPK Dapat Temuan Korupsi Dipertambangan Kalsel

Pertambangan Dipelaihari

Pelaihari, (Metro Kalimantan) - Wakil Bupati Tanah Laut, Drs H Sukamta mengatakan,  temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-R) dan  Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap pengelolaan pertambanga mineral di 12 provinsi  menjadi perhatian serius Kabupaten Tanah Laut.

“Temuan BPK-RI dan KPK dituangkan dalam  matriks rencana aksi korupsi  atas pengelolaan pertambangan mineral di 12 propinsi  hendaknya dapat menjadi perhatian yang serius untuk segera diselesaikan,” kata Sukamta, saat rapat koordinasi bersama Kantor Pajak Pratama Banjarbaru, di Aula Sarantang Saruntung Kantor Bupati Tanah Laut, Rabu (22/10/2014).

Menurutnya, dari temuan itu pula Kabupaten Tanah laut diberi waktu untuk menyelesaikan semua temuan tersebut baik  terhadap tunggakan royalty, jaminan reklamasi, data dukung perizinan, tumpang tindih lahan  dalam waktu satu bulan.

“Pada 10 Juli 2014 lalu, sebagaimana yang telah dijadwalkan KPK-RI, pemerintah daerah harus menyampaikan laporan tahap pertama atas  pengelolaan  pertambangan mineral dan batubara di Kabupaten Tanah Laut ke Kantor KPK-RI,” ujar wakil bupati.

Diutarakannya,  pada saat pertemuan penyampaian laporan, dalam pengarahannya  beberapa kali KPK-RI menekankan agar pemerintah daerah  segera mengambil tindakan tegas  berupa sanksi  pencabutan ijin usaha pertambangan  (IUP).

“Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan  pemilik IUP tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya,  ditindak tegas berupa sanksi pencabutan IUP. Sebab  pada tahun 2015 target semua IUP sudah  clear and clean. saya berharap agar masalah ini dapat menjadi perhatian semua pihak terkait, terutama para pemilik IUP segera memenuhi segala yang menjadi kewajibannya,” tegasnya.

Ia berharap, masalah tersebut  dapat menjadi bahan pedoman bagi semua pihak, khususnya para pengusaha pemilik IUP untuk membenahi segala kekurangan-kekurangan yang ada.(ant/mk)