ICW: Lemahnya Regulasi Kehutanan Berdampak Pada Kerusakan Hutan

Jakarta (Metro Kalimantan) - Indonesia Curruption Watch (ICW)  Mendesak Kementerian Lingkungan Hidup untuk merevisi sejumlah regulasi di sektor kehutanan. Pasalnya, regulasi-regulasi ini berpotensi membuka celah korupsi di sektor kehutanan yang pada akhirnya menyebabkan kerusakan hutan.

"Regulasi-regulasi ini membuka celah korupsi di sektor kehutanan. Regulasi-regulasi ini juga sengaja dibuat demikian agar mendatangkan keuntungan pihak penguasa dan pengusaha. Akibat akhirnya adalah kerusakan hutan"ujar Koordinator Monitoring Bidang Hukum ICW Emerson Yuntho saat konferensi pers di kantor ICW pada Minggu (23/11).

Emerson mengakui bahwa banyak faktor penyebab kerusakan hutan, di antaranya  maraknya industri kayu untuk memenuhi kebutuhan kayu di pasar global, praktek pembalakan liar (illegal logging), alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan kepala sawit, transmigrasi dan kebakaran hutan, baik karena faktor alam atau karena kesengajaan yang dilakukan oleh perusahaan untuk membuka lahan.

"Tak hanya itu, lemahnya regulasi sektor kehutanan, desentralisasi atau otonomi daerah serta lemahnya penegakan hukum dalam penanganan kasus kejahatan di bidang hutan juga memberikan andil dalam tingkat kerusakan hutan,"tandasnya.

Menurutnya, jika permasalahan ini dilihat dari hulu hingga hilir, maka hulu permasalahan pastinya praktek korupsi di sektor kehutanan. Akibat korupsi, lanjutnya maka pengawasan terhadap hutan tidak efektif. Praktek illegal logging marak dilakukan yang pada akhirnya mempercepat deforestasi.

"Karena korupsi pula, alih fungsi lahan dari hutan menjadi perkebunan berjalan tidak terkendali. Berjuta-juta hektar hutan dikonversi menjadi perkebunan dan berbagai keperluan lain sehingga kerusakan hutan tak terkendalikan,"tambah Emerson.(sp/mk)