Pemberantasan Korupsi Harus Maksimal

Jakarta (Metro Kalimantan) - Menyambut hari antikorupsi internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengharapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kedepannya harus lebih baik.

"Kalau targetnya dulu (pemerintahan yang lalu) 5,0. Maka harusnya lebih baik lagi kan, tetapi kita belum punya angka yang pasti," kata JK ketika ditanya target IPK kedepannya, Selasa (9/12).

Untuk itu, JK meminta semua pihak tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terutama, pejabat ataupun pegawai pemerintah.

Lebih lanjut JK meminta aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan ataupun kepolisian, tidak ragu menindak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, secara tidak langsung JK menilai bahwa pemberantasan korupsi di negara ini belum berhasil.

Hal itu, dikatakan JK, dari banyaknya jumlah uang kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh institusi penegakan hukum.

"Memang jika kita bicara Kejaksaan, KPK selalu tanda keberhasilan tentang banyaknya uang negara yang diselamatkan. Tetapi, ada dua makna yang berbeda. Kalau KPK, Kejaksaan melaporkan bahwa dana yang diselamatkan makin besar itu tanda KPK kerja keras dan berhasil. Tapi dari sisi lain kita juga bisa katakan itu kegagalan karena berarti KPK belum mencegah orang korupsi. Jadi, itu angka yang punya makna berbeda," Kata JK beberapa waktu lalu.

Menurut JK, KPK baru bisa dikatakan berhasil jika melaporkan uang yang berhasil diselamatkan misalnya hanya Rp 100 miliar. Sebab, itu berarti korupsi berkurang.

Seperti diketahaui, IPK Indonesia di tahun 2014 hanya berada di angka 3,4. Angka tersebut tidak banyak berubah dari tahun 2013, yaitu 3,2.

Padahal, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono mencanangkan peningkatan IPK menjadi 5,0.(sp/mk)