IPW: Pamen Dan Pati Polri Siap Lawan KPK

Ketua Presidium IPW Neta S Pane

Jakarta (Metro Kalimantan) - Indonesia Police Watch (IPW) mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Komjen Pol Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri difinitif.

Sebab saat ini, dukungan terhadap Komjen BG untuk melakukan perlawanan terhadap KPK terus meluas di internal Polri.

Diungkapkan, setelah para pamen dan pati Polri berkumpul menyatakan akan melakukan perlawanan terhadap KPK, kini giliran para penyidik Polri di KPK disebut-sebut siap mundur dari lembaga itu, karena menilai Abraham Samad dan Bambang Wijoyanto terlalu sewenang wenang menzalimi institusi Polri.

"Pelantikan tersebut agar tidak tambah panas hububungan Polri dengan KPK," ujar Ketua Presidium IPW, Neta S Pane. Kamis (22/1/2015)

Diungkapkan, informasi yang diterima IPW, KPK terbelah dalam menyikapi proses penetapan calon Kapolri BG sebagai tersangka.

Sebab selama ini ada semacam komitmen di kalangan KPK bahwa antara Polri-KPK tidak saling ganggu pasca kasus simulator SIM yang menyeret sejumlah polisi.

Sebab itu para penyidik Polri di KPK mempertanyakan kenapa Abraham Samad dan Bambang Widjojanto berubah arah dan menjadi begitu arogan. Sebab itu, ada pimpinan dan penydik Polri di KPK kecewa bahkan siap mundur.

Di sisi lain, anggota Polri yang dijadikan saksi akan bersikap menolak hadir memenuhi panggilan KPK. Mereka baru mau hadir jika ada surat izin dari atasan.

Berbagai bentuk perlawanan terhadap KPK saat ini bermunculan di internal Polri.

Sebelumnya, dalam rapat yang dipimpin Kapolri Sutarman para pamen sempat berteriak teriak akan "menyerbu" KPK.

Untungnya, para senior berhasil menenangkan mereka. Beberapa hari setelah itu sejumlah pati dan pamen kumpul mengecam sikap Samad dan Bambang. Mereka bertekad akan melakukan perlawanan untuk menentang kriminalisasi yang dilakukan terhadap calon pimpinan polri.

"Melihat situasi yang kian memanas ini, IPW berharap DPR turun tangan dan mendesak Presiden segera melantik Kapolri defenitif yang sudah disetujui legislatif. IPW juga berharap Presiden tidak mengabaikan suara DPR sebagai suara rakyat. Adanya Kapolri defenitif, untuk menjaga situasi di Polri terkendali, sehingga tidak terjadi gerakan-gerakan atau manuver liar yang merugikan Polri.(sp/mk03)