Jokowi Marahi Wakapolri dan Ketua KPK

Abraham S, Jokowi, JK, HM Prasetyo, Komjen Badrodin

Jakarta (Metro Kalimantan) - Jokowi memanggil Ketua KPK Abraham Samad dan Wakapolri sekaligus Plt Kapolri Komjen Badrodin Haiti di Istana Bogor, Jumat (24/1) kemarin. Berlainan dengan apa yang dia sampaikan di publik, Jokowi ternyata marah besar melihat pertarungan dua institusi itu. Dia menyemprot Samad dan Badrodin agar tak berlaku paling benar.

Isi pertemuan itu dibeberkan oleh salah satu pejabat yang enggan dikutip namanya. Kepada merdeka.com dia membeberkan dengan jelas detil pertemuan itu.

"Kepada Ketua KPK, Jokowi bilang KPK jangan merasa seperti Manusia setengah dewa yang tidak bisa disentuh dan tidak mau tunduk kepada perintah Kepala Negara," ujar dia menirukan Jokowi.

Diingatkan oleh Jokowi kepada Ketua KPK bahwa Penanggung Jawab Tertinggi di NKRI adalah Kepala Negara. Sehingga secara hukum, siapapun yang membangkang terhadap perintah Kepala Negara itu bisa dituntut secara Pidana.

Saat itu Ketua KPK AS ( Abraham Samad) menolak menjelaskan ke Jokowi sebagai Kepala Negara soal kesalahan apa saja yang dilakukan oleh Komjen BG sehingga dinyatakan sebagai tersangka.

Oleh AS dijawab: Itu rahasia KPK dan tak seorangpun boleh tahu sebelum sidang Pengadilan.

Jokowi bilang: Bila itu menyangkut Kepentingan Bangsa, Negara dan Rakyat, maka tidak boleh ada rahasia yang disembunyikan terhadap Kepala Negara.

"Semua tindakan KPK tidak boleh menyimpang dari Tata Kelola Kenegaraan. Jadi KPK tidak boleh bertindak semaunya sendiri. Kalau Ketua KPK saya tindak akibat pembangkangan ini, itu bisa berakibat kemerosotan moral terhadap KPK. AS tampak kecut mendengar ancaman Jokowi tersebut," kata pejabat itu.

Jokowi pun memarahi Komjen Badrodin Haiti. Dia menegaskan Polri tak bisa berlaku arogan.

Presiden menegaskan jangan mentang-mentang punya senjata dan kekuasaan bisa berlaku sewenang-wenang. Apalagi bergerak sendiri tanpa koordinasi.

"Jangan mentang-mentang Kepolisian punya pasukan dan punya senjata serta ada di bawah Presiden lantas para Jenderal di bawah Kabareskrim dan dibawah Kapolri bisa bertindak seenaknya menangkap Pimpinan Lembaga Tinggi Negara tanpa pemberitahuan kepada Kapolri, apalagi terhadap Presiden. Itu jelas melanggar Tatanan Kenegaraan kita," semprot Jokowi.

"Kalau para oknum Jendral itu saya tindak, pasti akan menimbulkan kemerosotan moral di kalangan kepolisian," kata Jokowi.

Jokowi mempertanyakan apakah Kepolosian tidak menyadari kalau Pengawal Pimpinan KPK itu dari TNI AD? Bisa dibayangkan kalau ada tindakan balasan dari para pengawal tersebut. Bisa kacau negara ini. Kasus ini menjadi alasan kuat untuk meletakkan Kepolisian dibawah Kementerian, bisa Kementerian Dalam Negeri atau Kejaksaan Agung, biar tindakan Polisi bisa lebih terkontrol.

"Plt Kapolri nampak kecut ditegur keras oleh Jokowi," kata pejabat tersebut.

Namun kepada media Jokowi hanya menggelar jumpa pers singkat. Dia meminta kedua pihak tidak saling bergesekan dan menghormati hukum. Isi pertemuan ini sama sekali tak disebutkan dan dirahasiakan.(merdeka/mk05)