Anggaran APBN-P 2015 Terindikasi "Mark Up"

Parea menteri saat membahas APBN dgn DPR (sp)

Jakarta (Metro Kalimantan) - APBN-P 2015 disahkan dalam rapat paripurna DPR, Jumat (13/2) malam. Persetujuan atas APBN-P itu dinilai terlalu prematur karena banyak peruntukan program dan anggaran yang tidak jelas.

"Program apa saja yang ditawarkan atau dijelaskan kepada DPR itu, tidak jelas manfaatnya. Artinya, DPR melihat program dan anggaran pemerintah seperti 'kucing dalam karung'. Pemerintah hanya memberikan anggaran gelondongan saja, tanpa memberitahu rincian program dan anggaran kepada DPR," Direktur Centre for Budget Analysis, Uchok Sky Khadafi, di Jakarta, Jumat (13/2).

Hal tersebut dinilai menghilangkan hak budget DPR, dan akan berdampak pada dugaan korupsi dalam bentuk mark up dan penyimpangan anggaran. Kemudian, setiap kementerian sudah berani mengelabuhi DPR dengan cara menyembunyikan program dan anggaran yang detail dan rinci.

"Mereka juga melakukan permintaan tambahaan anggaran yang fantasis. Masa baru menjabat jadi menteri, atau baru dalam hitungan bulan jadi menteri sudah minta tambah anggaran. Artinya, belum teruji dalam realisasi atau penyerapan anggarannya, tapi sudah minta tambahaan anggaran ke DPR," katanya.

Dikatakan, rata rata setiap lembaga negara dapat tambahan anggaran. Sebagai contoh, lembaga lembaga negara atau kementerian negara yang meminta tambah anggaran seperti Kementerian pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi minta tambahan anggaran sebesar Rp 3,5 Triliun, Kementerian ESDM sebesar Rp 4,8 Triliun, Kemenpora dapat tambahan sebesar R p1,2 Triliun, dan Kementerian Perhubungan dapat tambahan anggaran sebesar Rp 20 Triliun serta lainnya.

"Nafsu para menteri minta tambahan anggaran ini bukan melihat kapasitas baik personal seorang menteri atau kelembagaan, tetapi lebih melihat KPK sedang lemah dan terpuruk. Jadi mereka, minta tambah anggaran sebanyak banyak mumpung gigi KPK sedang ompong dan tidak mengigit," ucapnya.(sp/b1/mk05)