Kasus Bansos Tetap Lanjut

Banjarmasin - Perkara dugaan korupsi dan bantuan sosial (bansos) yang tengah ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalsel saat ini prosesnya tinggal menunggu hasil audit dari BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan).

“Kasus Bansos tetap lanjut,  kami saat ini masih menunggu hasil audit dari BPKP tentang kerugian keuangan negara yang ditimbulkan oleh para tersangka,” kata Kepala Kejaksaan Tinggi Kalsel baru Pudji Basuki Setijono SH kepada wartawan, Selasa (10/6/2014) disela sela acara Pisah Sambut Kejati baru dengan yang lama di aula Kejati Kalsel.

Jika sudah ada hasil audit dari BPKP tersebut, kata Pudji , maka  kasus tersebut dapat sesegera mungkin dilimpahkan ke pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). “Kalau itu sudah selesai, segera di P21, terus baru bisa di limpahkan ke PN,” katanya.

Sekadar informasi, setelah sebelumnya menetapkan dua orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi bansos tersebut, menjelang akhir tahun 2013 lalu, Kejati Kalsel AR Nasruddin  kemudian menetapkan empat orang tersangka baru.

Keempat orang tersebut adalah Fauzan Saleh yang saat ini menjabat sebagai Wakil Bupati Banjar, kemudian mantan Sekda Prov Muchlis Gafuri, mantan Asisten II Setda Prov Fitri Rifani dan yang terakhir mantan Kepala Biro Kesra Anang Bakhranie.

Tidak berhenti sampai disitu, kemudian, Kejati Kalsel kembali membuat gebrakan dengan melakukan penggeledahan di kantor DPRD Kalsel. Alhasil kejaksaan menyita puluhan stempel di ruang sejumlah ruang fraksi serta sejumlah dokumen yang diduga berhubungan dengan kasus tersebut.

Seperti diketahui, Kejati Kalsel kembali melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi dana bansos senilai Rp 27,5 miliar. Dari data sementara yang sudah dihimpun, dana bansos itu terbagi di 13 kabupaten dan kota. Setiap daerah yang menerima dana bervariatif. Ada kabupaten yang menerima dana sekitar Rp 200 juta dan ada yang lebih.