Terungkap; Pencairan Dana Bansos Karena Desakan Dari Kabiro Keuangan

Kadispemda Gustava Yandi

Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Sidang lanjutan kasus korupsi dana bantuan sosial dengan terdakwa H Fauzan Saleh dan Mahliana kembali digelar di pengadilan tidak pidan korupsi di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Rabu (24/09/2014).

Dalam sidang kedua yang  mendengarkan keterangan saksi dari pejabat Pemerintahan Provensi Kalimantan Selatan di tahun 2010.  Empat pajabat pemprov Kalsel di tahun 2010 yakni, Kepala Bagian Keuangan Provensi kalsel Gustava Yandi yang sekarang menjadi Kedispemda kalsel , Kabag Anggaran MS Jihan, Sekretaris Bappeda M Jasran dan Kabag Hukum Sugiono Yazi memberikan kesaksian dalam sidang lanjutan kasus Bantuan Sosial dengan terdakwa H Fauzan Saleh dan Mahliana di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

Dalam Keterangan saksi di depan Majelis Hakim atas nama Gustava Yandi yang sekarang menjabat Kepala Dispemda Kalimantan Selatan mengatakan bahwa semua kegiatan yang dilakukan dalam pencairan dana sudah sesuai dengan data yang dimintakan oleh penerima bansos, bahwa sama sekali  tidak ada sangkut pautnya dengan biro keuangan, karena biro keuangan hanya mengeluarkan SP2D berdasarkan dari SPP dan SPM yang diminta oleh Kabiro Kesra.

Mendengar penyataan dari mantan kabag keuangan tersebut Mahliana selaku bendahara sempat protes karena pernyataan tersebut tidak benar, yang sebenarnya diwaktu itu ada permintaan dari anggota DPRD Kalsel untuk secepatnya  mencairkan dana bansos tetapi dari pimpinan yakni Pa Gustava Yandi selaku kabiro keuangan dan juga Kabiro Kesra Kalsel agar segera membuat amprahan, tetapi amprahan belum lengkap, karena nota dinas dari Gubernur belum ada, cukup sampai Sekda sudah bisa, karena adanya desakan dari Kabiro Keuangan dan Kabiro Kesra supaya bendahara disuruh membuat amprahan  walau data belum lengkap, karena adanya  alasan desakan dari anggota DPRD Kalsel kepada Kepala Biro Keuangan.

Berdasarkan keterangan dari masing masing pihak, Majelis Hakim sempat menayakan hal tersebut kepada Gustava Yandi selaku saksi, apa betul keteranga dari saudara Mahliana, kata hakim, saksi hanya terdiam.

Sekedar diketahui Bahwa anggaran bantuan sosial kemasyarakatan di biro kesra tahun 2010 telah mengeluarkan dana sebesar Rp. 16.500.000.000,- (Enam Belas Miliar Lima Ratus Juta Rupiah) dan bertambah setelah adanya perubahan anggaran atas usulan DPRD Kalimantan Selatan  untuk melakukan perubahan anggaran dana bantuan sosial menjadi  Rp.27.500.000.000,- (Dua Puluh Tujuh Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)

Dalam memberikan dana bantuan sosial kepada semua Fraksi dari partai yang ada di DPRD Kalimantan Selatan, semua menerima dana bantuan sosial sebesar Rp.500.000.000,- (Liama Ratus Juta Rupiah)/orang yang langsung diambil oleh mereka untuk konstituen  didaerah, dan mereka (anggota DPRD Kalsel,red) tidak pernah memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaaan dana (LPJ).(Ags)