Tanjung Termasuk Indikoator Inflansi Nasional

Icon Tanjung Obor 

Banjarmasin - Terhitung mulai Januari 2014, Kota Tanjung (Tabalong) telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai kota yang dihitung inflasinya untuk Nasional. Di Kalsel, Kota Tanjung menjadi kota kedua setelah Banjarmasin yang menjadi bagian dari perhitungan inflasi nasional. Secara nasional bobot inflasi untuk Kota Tanjung sebesar 0,11 persen sementara Kota Banjarmasin sebesar 1,38 persen. Dengan demikian inflasi Kota Tanjung berkontribusi sebesar 7,4 persen terhadap inflasi Kalsel. Dengan kondisi perekonomiannya yang dinamis, Tanjung memang telah layak untuk menjadi salah satu kontributor perhitungan inflasi nasional.

Perhatian khusus terhadap perkembangan ekonomi di Tanjung perlu ditingkatkan pasca penetapan sebagai kota penghitung inflasi tersebut. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa laju inflasi year on year di Tanjung bulan Januari 2014 mencapai 2,35 persen. Angka tersebut menduduki peringkat tertinggi dari sembilan kota penghitung inflasi di Kalimantan.
   
“Bagi Bank Indonesia (BI), sebagai lembaga negara yang memegang amanat mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa dan kestabilan terhadap mata uang negara lain. Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi,” ungkap Mokhammad Dadi Aryadi, Kepala Perwakilan Kantor perwakilan Bank Indonesia Wilayah II
   
Sejalan dengan hal tersebut, Kantor Perwakilan BI Wilayah II (Kalimantan) telah  melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah Tabalong dalam kerangka Tim Pengendalan Inflasi Daerah (TPID). “BI mengapresiasi terbentuknya TPID Tabalong untuk mendukung upaya pengendalian inflasi di daerah secara riil dan kami berharap pada kesempatan ini menjadi awal dari ikhtiar bersama untuk mendorong perekonomian Kabupaten Tabalong,” sambungnya.
   
Di samping koordinasi dengan TPID pada kota penentu inflasi, upaya pemantau dan pengelolaan inflasi oleh Kantor Perwakilan BI Wilayah II (Kalimantan) di Kalsel juga dilakukan dengan beberapa kota lainnya. Saat ini, 10 kota/kabupaten di Kalsel telah membentuk TPID yaitu Banjarmasin, Tabalong, Balangan, Banjar, Banjarbaru, Kotabaru, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Utara, Tanah Laut, dan Tanah Bumbu. “Dengan demikian, hanya tersisa 3 kota yang masih dalam proses penjajakan pembentukan TPID yaitu Barito Kuala, Hulu Sungai Tengah, dan Tapin. Jumlah TPID yang tersebar hampir di seluruh Wilayah Kalsel tersebut menunjukkan tingginya kesadaran dan kesungguhan Pemerintah Daerah Kalsel dan Kantor Perwakilan BI Wilayah II (Kalimantan) dalam menjaga kestabilan perekonomian di Kalsel,” tandasnya.(oza/bk)