ICW Dukung Kemendikbud Salurkan Bansos

Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung sikap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang memutuskan untuk tetap menyalurkan dana bantuan sosial (bansos) dan tanpa melewati Kementerian Sosial (Kemensos).

Kepala Divisi Monitoring Publik Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Hendri mengatakan, dana bansos memang seharusnya dikoordinir di satu pintu.

Kemensos bisa saja menyalurkan dana bansos yang terkait dengan kebencanaan atau masalah sosial. Namun jika menyangkut tunjangan guru ataupun bantuan operasional sekolah (BOS), semestinya jangan dikategorikan dana bansos karena keduanya sudah tercantum dalam UU dimana pemerintah wajib membiayainya.

Febri meminta presiden memperkuat koordinasi penyaluran dana bansos agar tidak tumpang tindih di masing-masing instansi pemerintah.

Mengenai kekhawatiran dana bansos akan disalahgunakan dalam masa Pemilu 2014 ini, Febri mengatakan, pemakaian dana bansos memang tidak terlalu signifikan sebagai penyumbang suara dalam pemilu. Namun yang menjadi permasalahan adalah, jangan sampai penyaluran dana bansos itu ditunggangi oleh caleg sebagai alat kampanye.

“Pekan kemarin Pak Nuh pernah menyalurkan BSM, kalau tidak salah di Karawang. Di sana dia mengajak caleg Golkar untuk bersama-sama menyalurkan BSM. Ini kan dapat dianggap sebagai bagian kampanye caloeg tersebut. Hal seperti itu yang tidak boleh terjadi," tuturnya, Kamis 27 Maret 2014.

Oleh karena itu, untuk menepis kekhawatiran KPK, Mendikbud harus menjamin penyaluran dana bansos bebas dari intervensi partai manapun atau caleg yang dekat dengan M Nuh.

Beberapa hari lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menganjurkan pemerintah menahan dulu penyaluran bansos hingga Pemilu 2014 usai. Jika tidak, penyaluran dana bansos harus dipegang oleh Kementerian Sosial.(hyk/mk)