IMI Tegas Menolak Pembangunan 24 Pelabuhan Oleh Tiongkok

Pelabuhan (Net)

Jakarta (Metro Kalimantan) - Tudingan jika Presiden Joko Widodo adalah antek Tiongkok semakin terlihat jelas. Hal ini terbukti dari beberapa kerjasama Indonesia dengan negeri tirai bambu tersebut khususnya di sektor kemaritiman. Tiongkok mendapatkan proyek pembangunan 24 pelabuhan. Apakah anak bangsa sudah tidak mampu, sehingga Jokowi lebih mempercayakan ke Tiongkok..

Melihat itu, Indonesia Maritim Institute (IMI) secara tegas menolak rencana tersebut. Alasannya, sebagai negara kepulauan, Indonesia wajib bertransformasi menjadi negara maritim. Itulah esensi dari perjuangan Ir. Djuanda melalui Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957

"Memang tidak mudah membangun Indonesia menjadi negara maritim yang memiliki konfigurasi geografis yang terdiri atas ribuan pulau. Konektifitas laut merupakan hal yang vital," kata Direktur Eksekutif IMI, Dr Y Paonganan kepada wartawan, Sabtu (25/4).

Menurutnya, pelabuhan laut, adalah infrasutruktur yang sangat penting bagi sebuah negara yang mengandalkan laut sebagai jalur distribusi logistiknya, apalagi RI yang tentu sangat tergantung pada sistem transportasi laut.

"Karena pelabuhan adalah infrastruktur yang sangat vital, dimana barang yang keluar dan masuk ke RI melalui pelabuhan itu, sudah seharusnya semua pelabuhan dibangun dan dikuasai oleh negara bahkan managementnyapun harus dikendalikan oleh negara, dengan tetap menggunakan standar-standar internasional yang ditetapkan oleh IMO (International Maritime Organization)," tegasnya.

Paonganan menilai Jokowi tidak paham mengenai maritim Indonesia, dimana dia  menyerahkan 24 pelabuhan vital yang katanya terkait dengan konsep tol laut itu untuk dibangun oleh China dengan alasan investasi. "Inilah cara berfikir keliru seorang presiden dalam memandang RI sebagai archipelagic state," kritiknya seraya menyebutkan Tiongkok sedang gencar mewujudkan jalur sutra melalui laut untuk mendistribusikan hasil-hasil produksi mereka ke seluruh dunia termasuk Indonesia.

Menjadi pertanyaan juga, apakah konsep tol laut itu memang di desain untuk mendukung jalur sutra China dan menjadikan RI sebagai hub oleh Tiongkok untuk melancarkan distribusinya ke seluruh dunia. "Ini hanya Jokowi yang tahu, kita anak bangsa wajib mempertanyakannya," beber Ongen biasa disapa.

Doktor lulusan Institute Pertanian Bogor (IPB) ini secara tegas sebagai pribadi dan Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) menolak dengan tegas rencana Jokowi menyerahkan 24 pelabuhan itu untuk dibangun dan dikuasai oleh Tiongkok.(Sp/mk06)