Akhirnya Hizbut Tahrir Ingin Jadi Parpol

Banjarmasin - Hizbut Tahrir mengejar keinginan untuk masuk dalam salah satu parpol di Indonesia. Alasannya sederhana, pihaknya menginginkan pemerintahan di Indonesia berdasarkan syariah dan kembali pada khilafah. Di tengah ramainya pemerintah menyuarakan demokrasi, Hizbut Tahrir berani ambil suara untuk meninggalkan demokrasi.

Ketua DPD I Muslimah HTI Kalsel, Fatmawati Nabila mengatakan, pihaknya masih mengupayakan agar Hizbut Tahrir masuk sebagai salah satu parpol di Indonesia. Menurutnya, upaya itu sudah dilakukan. Namun, karena terkendala administrasi maka harus menunggu agar dapat menjadi salah satu parpol Islam di Indonesia.

“Target kami pada 2014 ini sudah termasuk dalam parpol. Hanya karena ada beberapa persyaratan yang belum kami penuhi, maka kami harus bersabar lagi. Kami ingin mengajak masyarkat untuk meninggalkan demokrasi,”ujarnya kemarin dalam konferensi pers di Hotel Batung Batulis, kemarin.

Menurut pihaknya, demokrasi hanya menguntungkan salah satu pihak saja dan tidak berpihak kepada masyarakat. Demokrasi hanya memberikan janji tanpa pernah memberikan bukti nyata kepada masyarakat. 

“Jika kita kembali ke jalan yang benar berdasarkan syariat, jelas Indonesia tidak akan seperti ini,” ujar Fatmawati yang berprofesi sebagai dokter ini.

Pihaknya gencar mengupayakan perubahan dalam sistem pemerintahan sekarang dan menginginkan masyarakat agar menjadi pemilih yang cerdas dan tak terbuai dengan janji-janji.

Diperjelas oleh Nabila, demokrasi itu sebuah sistem aturan hidup, sebuah model negara tertentu yang didasari dari sekularisme, kapitalisme dan kebebasan.  

Sementara Koordinator Lajnah Kontak Intelektual, Hastin Umi Anisah mengatakan, dengan sistem demokrasi tidak menguntungkan Indonesia. Menurutnya, dari Sabang sampai Marauke orang asing yang menjadi pemilik hasil bumi di Indonesia. 

Dengan kembali ke sistem khilafah, maka Indonesia mampu kembali mendapatkan apa yang dibutuhkan masyarakat. “Islam mengatur apa yang harus dimiliki negara dan apa yang dimiliki individu. Semuanya harus seimbang dan masyarakat harus mendapat kesejahteraan. Kita ini kaya, tapi dengan demokrasi kita tidak mendapatkan apa-apa. Namun dengan khilafah kita mampu kembalikan kedaulatan Indonesia dan kesejahteraan masyarakat akan terpenuhi,” ujar Umi yang berprofesi sebagai dosen di Fakultas Ekonomi Unlam ini. (mr-131/mk)