Berantas Mafia Tantangan Jokowi - JK

Gandi Parapat/net

Medan (Metro Kalimantan) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan sulit memajukan bangsa, apalagi menyejahterahkan rakyat jika tidak mampu memberantas mafia penegakan hukum di Tanah Air. Sebab, salah satu penghambat kemajuan bangsa ini adalah kejayaan mafia.

"Ini merupakan tantangan serius buat pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla," ujar Koordinator Pusat Monitoring Politik dan Hukum Indonesia (PMPHI), Gandi Parapat kepada SP di Medan, Sumatera Utara (Sumut), Senin (27/10).

Gandi mengungkapkan, berdasarkan data yang diperoleh PMPHI, banyak kasus ditengarai melibatkan mafia, justru menghambat investasi dan merugikan rakyat. Patut dicurigai, berbagai kasus itu melibatkan oknum aparat penegak hukum.

"Di Bali, ada kasus yang diduga berkaitan dengan mafia kepailitan. Pengusaha yang justru menjadi korban mafia kepailitan malah ditahan. Begitu juga dengan di Surabaya, Jawa Timur, lahan petambak kecil dicaplok oleh mafia tanah," ungkapnya.

Ditambahkan, permainan mafia juga terjadi di Medan, Sumut. Ada investor yang membeli tanah justru dijadikan tersangka. Dan, ada kepala badan pertanahan dijadikan tersangka karena tidak mengeluarkan hak guna bangunan di atas lahan bermasalah.

"Berbagai kasus yang muncul ke permukaan ini merupakan bukti bahwa mafia masih berjaya di republik ini. Keberanian Presiden Jokowi untuk memberantas mafia ini akan diuji. Sebab, pemberantasan mafia ini yang paling sulit dituntaskan," tegasnya.

Menurutnya, genderang perang  memberantas mafia dari berbagai sektor ini bisa dituntaskan Jokowi jika membentuk Satgas Pemberantasan Mafia. Tim yang dibentuk harus memiliki integritas dan kapabilitas tinggi di bawah kendali Presiden.

"Banyak mafia di Tanah Air. Ada mafia kepailitan yang melibatkan kurator dan perbankan, mafia proyek, mafia anggaran, mafia hukum, mafia migas, mafia tanah, mafia illegal logging, mafia hukum dan lainnya," ungkapnya.

Semua bisa diberantas asalkan jangan sebatas rethorika semata. "Dan, memungkinkan ada oknum aparat yang ditengarai terlibat dalam mafia narkoba dan mafia rekayasa kasus. Oknum aparat yang terlibat harus dipidana supaya ada efek jerah," sebutnya.(sp/mk)