Hosting Unlimited Indonesia

Citra DPR buruk, Karena Loloskan BG

Written By Unknown on Saturday, January 17, 2015 | Saturday, January 17, 2015

Calon Kapolri Budi Gunawan Saat Fit and Proper Test
Jakarta (Metro Kalimantan) - DPR telah meloloskan Budi Gunawan (BG) sebagai Kapolri. Keputusan DPR itu seolah-olah mengesankan semuanya baik-baik saja.

Padahal secara terbuka bersamaan dengan proses fit and proper test di DPR, KPK mengumumkan status tersangka untuk BG yang bernasib baik di tangan DPR.

Hal ini diungkapkan oleh peneliti senior Formappi Lucius Karus saat dihubungi pada Sabtu (17/1).

"Kesan saya, DPR tidak peduli lagi dengan integritas dan martabat pejabat publik. Bahkan mereka tak terganggu ketika meloloskan seseorang menjadi pejabat walaupun status tersangka melekat pada orang itu," ujar Lucius.

Sikap DPR seperti itu, katanya, memperlihatkan watak rendahnya tanggung jawab DPR. Mereka tidak mau dipersalahkan dan menyerahkan persoalan ini ke pemerintah atau presiden. Maka sesungguhnya tak ada manfaatnya DPR dilibatkan dalam proses penentuan pejabat publik.

"DPR lebih mengedepankan harmonisasi politik sekaligus mengabaikan aspek kualitas keputusan yang dibuat. Hal ini tentu merendahkan martabat institusi wakil rakyat. Mereka meloloskan BG di tengah kritik publik terkait status BG," katanya.

Dia juga meminta agar indikasi permainan di balik keputusan DPR meloloskan BG pantas ditelisik. Dugaan adanya kongkalingkong di antara elite partai politik di balik keputusan DPR merupakan permainan  yang kerap terjadi setiap kali ada proses fit and proper test oleh DPR.

Permainan lain dalam kasus BG ini bisa jadi bermakna DPR memang main-main saja melakukan fit and proper test lalu.

"Main-main itu menjelaskan mengapa BG yang berstatus TSK tak menghadapi hambatan melenggang hingga disetujui di rapat paripurna DPR," tandasnya.

Lebih lanjut, Lucius menilai apa yang ditunjukkan oleh DPR merendahkan martabat parlemen yang selama ini mendapat predikat buruk, justru karena gurita korupsi yang melibatkan sejumlah anggota DPR.

Dengan meloloskan BG seolah-olah DPR mengonfirmasi bahwa DPR masih menjadi hunian layak bagi koruptor dan menjadi tempat yang pro korupsi.

"Harapan publik pada parlemen sebagai tempat bersemainya roh perubahan serentak sirna. Publik akan semakin sinis dan pesimistis pada lembaga parlemen yang berdamai dengan kejahatan luar biasa seperti korupsi," tegasnya.(sp/mk05)

0 komentar: