Kepala Daerah yang Tersangkut Korupsi Tak Layak Masuk Kabinet Jokowi JK

Jokowi, SBY dan Prabowo Buka Puasa Bersama

Jakarta - Kiprah kepala daerah juga mendapat perhatian oleh tim di dalam Rumah Transisi Jokowi-JK. Namun, bagi kepala daerah yang tidak tersangkut korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) layak dimasukkan kabinet Jokowi-JK.

"Selain punya prestasi membangun daerahnya, kepala daerah yang layak menjadi menteri-nya Jokowi tidak tersangkut KKN," ujar Pengamat komunikasi politik dari Universitas Indonesia (UI) Ari Junaedi, Senin (18/9/2014)

Menurutnya, banyak kepala daerah yang memiliki terobosan baru dalam pelayanan masyarakat, dan berhasil menyabet penghargaan nasional dan internasional, serta melindungi perekonomian rakyat bawah. Arie mencontohkan beberapa daerah semisal Kota Surabaya (Jatim), Kota Bandung (Jawa Barat), Kota Bogor (Jawa Barat), Kota Banjar (Jawa Barat), Kabupaten Kudus (Jawa Tengah), Kabupaten Bantaeng (Sulsel), Kabupaten Banyuwangi (Jawa Timur) dan Kabupaten Banjar (Kalimantan Selatan).

Ke depan, lanjut Arie, kepemimpinan Joko Widodo dapat paradigma baru dalam pemerintahan yakni kebangkitan pemimpin lokal yang berprestasi di level nasional.

"Semula Jokowi sukses memimpin Surakarta dalam dua periode, kemudian 'loncat' menjadi orang nomor satu di Ibu kota. Walau masa kepemimpinannya 'baru' dua tahun di Jakarta, namun gebrakan-gebrakan Jokowi bersama wakil gubernurnya Ahok sukses memberi harapan baru," ujar dia.

"Periode kepemimpinan Jokowi juga menandai bahwa kepala daerah bisa berkiprah di tingkat nasional," kata dia.

Namun Arie menegaskan, keputusan tetap ada di tangan Jokowi dan pemilihan 'pembantu' Jokowi di pemerintahan harus melihat rekam jejak dan prestasinya.(dtk/mk)