 |
| Pelantikan Presiden RI SBY Boediono |
"Berbagai pernyataan yang disampaikan para elit PKS, seperti Gamari Sutrisno yang menyerukan ancaman boikot sidang umum MPR dan untuk membentuk Pansus Kecurangan Pemilu di DPR lebih mencerminkan ambisi kekuasaan yang berlebihan," kata Wakil Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, Minggu (3/8/2014).
Menurut Hasto, model kepungan kekuasaan tersebut sudah tidak relevan lagi dalam alam demokrasi sekarang ini. oleh karena itu, PDIP mengharapkan kepada Gamari Sutrisno dapat membuka mata hati atas realitas suara rakyat yang telah memilih Jokowi. PDIP mengingatkan, dalam berpolitik itu semua pihak harus menjunjung tinggi konstitusi.
"Konstitusi itu nyawanya demokrasi. Jadi kalau ada ancam mengancam hanya karena ambisi kekuasaan, selain mencederai suara rakyat, juga tidak elok dalam tradisi politik yang berkeadaban," ungkap Hasto yang juga menjadi Juru Bicara Jokowi-JK ini.
Hasto lantas meminta kepada semua pihak, termasuk PKS untuk membaca Pasal 9 Ayat 2 UUD 1945, yang secara tergas mengatakan bahwa jika MPR atau DPR tidak dapat mengadakan sidang (termasuk aksi boikot), maka Presiden dan Wapres bersumpah menurut agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung. Amanat konstitusi tersebut menegaskan bahwa basis dukungan rakyat merupakan legalitas terkuat bagi presiden dan wapres terpilih, yang tidak bisa dianulir oleh aksi partisan.
"Bahkan sejarah mengajarkan, bagaimana Bung Karno dan Bung Hatta dipilih sebagai Presiden dan Wapres secara aklamasi dalam Sidang PPKI. Karena itulah semua pihak sebaiknya membaca konstitusi dan suasana kebatinan rakyat sebelum bersikap," pungkasnya.(zal/jor/dtk/mk)
0 komentar:
Post a Comment