Ternyata Anggaran Pembangunan Gedung DPR RI Belum Ada

Illustrasi Gedung DPR RI (net)

Jakarta (Metro Kalimantan) - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) menegaskan bahwa belum ada alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR.

Bahkan, JK mengungkapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menyetujui perihal pembangunan gedung baru yang diperuntukkan untuk perpustakaan, museum, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR RI, tersebut.

"Kalau namanya izin tentu harus tertera di APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Itu (gedung baru DPR) kan belum ada di APBN. dan Pak Jokowi juga, saya belum pernah mendengar cerita langsung bahwa itu persetujuan Presiden," kata JK yang ditemui di kantor Wapres, Jakarta, Senin (27/4).

Sebaliknya, JK mengungkapkan bahwa persetujuan itu pasti harus dilakukan secara tertulis dan sejauh ini belum ada persetujuan tertulis itu.

Oleh karena itu, JK berani mengatakan bahwa belum ada persetujuan dari pemerintah terkait penggunaan anggaran guna membangun gedung baru tersebut.

Padahal, sebelumnya Ketua DPR RI Setya Novanto saat menyampaikan pidato penutupan masa sidang III, di Gedung Parlemen, Jakarta, Jumat (24/4), mengatakan bahwa Presiden Jokowi telah menyetujui rencana pembangunan Gedung Baru DPR RI.

Bahkan, Setya Novanto mengatakan proses pembangunan gedung tersebut akan dimulai pada 16 Agustus 2015 setelah Presiden Jokowi menyampaikan pidato nota keuangan.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR Dimyati Natakusumah menambahkan bahwa alokasi anggaran untuk pembangunan gedung baru DPR telah masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015 dan rencana APBN 2016.

Namun, dia mengaku belum dapat mengungkapkan rincian anggaran pembangunan gedung tersebut.

Tetapi, pernyataan Setya Novanto tersebut langsung dibantah Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Yuddy Chrisnandi.Menurutnya, Jokowi tidak pernah memberikan persetujuan terhadap gedung Dewan Perwakilan Rakyat yang baru.

Sebaliknya, persetujuan hanya diberikan untuk pembuatan laboratorium dan museum di gedung DPR yang sudah ada.

Bahkan, diungkapkannya, alokasi anggaran yang ada pun hanya berupa renovasi gedung.(sp/mk04)