Hosting Unlimited Indonesia

ASUS Zenfone 2

ASUS Zenfone 2 [ZE550ML] - Glamour Red

Total Pageviews

Profit SMS 125x125

Translate

Dapet Duit Dari Twitter 125x125
Metro Kalimantan News. Powered by Blogger.

Perangi Korupsi lewat Tranparansi Sistem Pemerintahan

Written By Unknown on Wednesday, December 10, 2014 | Wednesday, December 10, 2014

Presiden Jokowi saat mengisi kuliah umum di UGM
Yogyakarta (Metro Kalimantan) -  Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, mengungkapkan kerangka kebijakan yang akan dilakukan pemerintahannya dalam memerangi korupsi di Indonesia. Salah satunya dengan mengubah sistem pemerintahan menjadi lebih transparan.

"Apabila sistem yang kita bangun baik, akan mengurangi korupsi," kata Jokowi dalam peringatan Hari Antikorupsi se-Dunia di Grha Sabha Pramana, Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Selasa (9/12/2014).

Menurut Jokowi, sistem pemerintahan yang baik mampu mengatasi tindak pidana korupsi. Ketika sistem sudah dibangun, birokrasi pemeritahan harus mengikutinya. Jokowi pun mencontohkan sitem pajak online, e-budguting, e-purchasing, dan sistem lainnya yang transparan.

"Sistem seperti itulah yang akan mengurangi tindakan penyelewengan dan tindakan korupsi," ujar eks Wali Kota Surakarta itu.

Selain sistem pemerintahan, Jokowi juga menekankan pengontrolan anggaran. Gelontoran dana negara untuk kesejahteraan masyarakat bisa dipantau jika sistem e-budgeting dibangun. Yang susah, kata Jokowi, mengubah pola pikir pejabat dan masyarakat dalam memandang sistem transparansi tersebut.

Langkah selanjutnya yang perlu dikuatkan adalah sikap saling percaya antara pemerintah dan masyarakat. Ketika rasa percaya itu sudah tumbuh, alumnus UGM itu yakin pekerjaan apapun mudah dijalankan dan menelurkan dampak positif.

"Itulah yang sekarang kita kerjakan, membangun kepercayaan," ungkap lelaki kelahiran Surakarta, 61 tahun lalu, itu. Ketika tiga hal itu sudah terlaksana, Jokowi optimis perekonomian Indonesia melesat sekaligus mengangkat kesejahteraan rakyat.

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pun punya harapan tinggi untuk memberantas korupsi hingga akarnya. Untuk mewujudkan asa itu, dia meminta semua pihak bekerja sama. "Pemberantasan korupsi tidak akan berhasil kalau tidak ada kerjasama dari semua pihak," kata dia.(metronews/mk-05)
Wednesday, December 10, 2014 | 0 komentar | Read More

Kejagung Tahan Korupsi Pengadaan Kapal DKI

Gedung Bundar Jampidsus
Jakarta (Metro Kalimantan) -  Kejaksaan Agung kembali lakukan penahanan, terhadap Kepala Unit Pengelola Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan Dinas Perhubungan Propinsi DKI Jakarta berinisial THS, terkait kasus dugaan korupsi Pengadaan Kapal Angkutan Penyeberangan Kepulauan Seribu pada Dinas Perhubungan DKI Jakarta TA 2012 dan 2013.

"Penyidik kembali lakukan penahanan terhadap tersangka dugaan korupsi pengadaan kapal angkutan penyebrangan kepulauan seribu di Dishub DKI Jakarta, inisial THS," kata Kapuspemkum Kejagung Tony Spontana, di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (9/12/2014).

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Print-38/F.2/Fd.1/12/2014, tanggal 09 Desember 2014, Tim Penyidik melakukan penahan terhadap THS.

THS ditahan selama 20 hari ke depan, sejak 9 Desember 2014 sampai 28 Desember 2014. Dia ditahan di rumah tahanan Salemba, cabang Kejaksaan Agung.

Sebelumnya, Kejagung telah menyita satu unit kapal katamaran milik Dishub DKI. Diketahui dari hasil uji coba, ternyata KMP Catarman hanya memiliki kecepatan 12,9 knot pada putaran mesin 1.480 RPM. Padahal menurut surat kontrak, kapal seharusnya mampu melaju dengan kecepatan 25 knot pada putaran 1.600 RPM.

Dalam kasus yang merugikan negara Rp 23 miliar ini, Kejagung sudah menjerat empat tersangka. Selain THS, tersangka lain adalah mantan PNS Dishub DKI Jakarta. Yakni Drajat Adhyaksa dan Kamaru Zaman Budiyanto, serta seorang dari pihak swasta bernama Amru Bentara. (metronews/mk-03)
Wednesday, December 10, 2014 | 0 komentar | Read More

Kader Nasdem Ditahan, Jaksa Agung Dinilai Profesional

HB Paliudju Pakai Baju Batik
Jakarta (Metro Kalimantan) -  Jaksa Agung HM Prasetyo diyakini akan profesional dalam menangani kasus dugaan korupsi korupsi dan TPPU anggaran Pengprov Sulteng. Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella percaya hukum akan berlaku adil untuk mantan Gubernur Sulawesi Tengah (Sulteng) sekaligus bekas petinggi NasDem Sulteng HB Paliudju.

"Walaupun Jaksa Agung pernah menjadi kader partai yang sama (dengan tersangka), saya yakin hukum akan berlaku adil," kata Sekjen Partai NasDem Patrice Rio Capella dalam siaran pers tertulisnya, Selasa (9/12/2014) malam.

Rio menuturkan penyidik kejaksaan harus menjalani proses hukum terhadap Paliudju tanpa melihat asal partai politik. Meski Rio mengaku prihatin terhadap kasus dugaan korupsi, dan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat mantan Ketua Dewan Pembina DPW Partai NasDem Sulteng tersebut.

Anggota DPR RI Fraksi Nasdem itu menambahkan Jaksa Agung akan menangani kasus korupsi tanpa pandang bulu. "Kalau terhadap kader kami saja begini, saya yakin Jaksa Gung juga akan bekerja tanpa melihat asal usul parpol," tandas Rio.

Sejak ditetapkan menjadi tersangka pada akhir Nopember lalu, Paliudju dipecat sebagai kader partai maupun Ketua Dewan Pembina DPW Partai NasDem Sulteng. Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulteng sendiri telah menjebloskan Paliudju ke Rumah Tahanan (Rutan) Maesa Palu, usai menjalani pemeriksaan selama lima jam pada Selasa sore.

Mayjen TNI purnawirawan itu dijerat  kasus dugaan korupsi dan TPPU anggaran Pengprov Sulteng senilai Rp21 miliar lebih, yang diduga dilakukannya saat menjabat Gubernur Sulteng 2006-2011.(metronews/mk-05)
Wednesday, December 10, 2014 | 0 komentar | Read More

Demo di Kejati Kalsel Berujung Ricuh

Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Aksi mahasiswa yang tergabung dalam organisasi KAMMI Banjarmasin kembali berdemo di kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan yang menuntut pihak kejaksaan supaya segera menyelesaikan perkara korupsi berujung ricuh, Selasa (9/12) siang.

Kericuhan itu dipicu permintaan mereka untuk bertemu dengan Kepala Kejati Kalsel Pudji tidak dapat dipenuhi. Puluhan mahasiswa akhirnya merengsek untuk mencoba masuk dengan menerobos barisan petugas kepolisian dari Polresta Banjarmasin yang sudah sejak awal berjaga didepan pintu masuk kantor.

Aksi saling dorong antara mahasiswa dengan petugas tidak dapat terelakan lagi. Bahkan sempat terjadi pemukulan hingga akhirnya membuat aksi dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia yang mereka lakukan sempat diminta dilakukan di luar pagar kantor Kejati Kalsel.

Meskipun aksi mereka sudah dibubarkan petugas, namun mereka tetap bersikeras menunggu didepan pagar kantor Kejati dan berharap Kepala Kejati Kalsel bisa menemui mereka. Bahkan jika Kepala Kejati tetap tidak mau menemui, mereka berniat akan memasang tenda bermalam di depan kantor.

Tapi untungnya tidak lama kemudian, selepas mereka salat Zuhur berjamaah di halaman Kantor Kejati Kalsel, suasana mencair, karena Kepala Kejati Kalsel Pudji Basuki Setijono mau menemui dan berdialog langsung dengan mahasiswa.

Yang mana mereka meminta kepada pihak kejaksaan agar segera mengusut tuntas perkara-perkara korupsi yang terjadi di Kalsel seperti korupsi dana Bansos dan korupsi lahan Bandara Syamsuddin Noor.

Menanggapi permintaan Kepala Kejati Kalsel Pudji Basuki Setijono menegaskan akan memproses seluruh perkara korupsi yang terjadi di Kalsel. Dirinya berjanji tidak akan tebang pilih dalam menangani suatu perkara. “Dalam penanganan korupsi kita tidak kenal kompromi,” tegas Pudji.

Kepada para mahasiswa yang melakukan aksi, Pudji meminta agar mereka jangan hanya mendengar isu-isu yang beredar di masyarakat, tetapi harus ikut mendorong kepada aparat penegak hukum untuk segera menyelesaikan. “Selama 5 bulan menjabat saya sudah tahan 17 orang,” bebernya.

Kepada para mahasiswa yang melakukan aksi juga diharapkan agar sebelum melakukan aksi dapat memberitahukan sebelumnya. “Kalau mau datang ya ada pemberitahuan,” ujarnya.

Terpisah Ketua KAMMI Banjarmasin Muhammad Habibi mengatakan tindakan anarkis yang dilakukan oleh petugas kepolisian itu akan mereka laporkan kepada pihak Provam Polda Kalsel, Mabes Polri  dan Komisi Kepolisian

Karena menurutnya kedatangan mereka datang ke Kejati hanya untuk menyampaikan aspirasi langsung kepada Kepala Kejati Kalsel. Tindakan anarkis ini akan kami laporkan kepada Propam Polda, Mabes Polri dan KP,” ujarnya.

Dari pantauan di lapangan, usai bertemu dengan Kepala Kejati Kalsel, puluhan mahasiswa tersebut langsung ke Propam Polda Kalsel untuk melaporkan aksi anarkis yang dilakukan oleh oknum petugas pada saat mereka melakukan aksi di Kantor Kejati Kalsel. “Sudah, sekarang sedang melapor ke Propam Polda,” ucap salah seorang anggota dari KAMMI Banjarmasin.(mk)
Wednesday, December 10, 2014 | 0 komentar | Read More

Pemberantasan Korupsi Harus Maksimal

Jakarta (Metro Kalimantan) - Menyambut hari antikorupsi internasional yang jatuh setiap tanggal 9 Desember, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengharapkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia kedepannya harus lebih baik.

"Kalau targetnya dulu (pemerintahan yang lalu) 5,0. Maka harusnya lebih baik lagi kan, tetapi kita belum punya angka yang pasti," kata JK ketika ditanya target IPK kedepannya, Selasa (9/12).

Untuk itu, JK meminta semua pihak tidak melakukan tindak pidana korupsi. Terutama, pejabat ataupun pegawai pemerintah.

Lebih lanjut JK meminta aparat penegak hukum, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan ataupun kepolisian, tidak ragu menindak oknum yang melakukan tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, secara tidak langsung JK menilai bahwa pemberantasan korupsi di negara ini belum berhasil.

Hal itu, dikatakan JK, dari banyaknya jumlah uang kerugian negara yang berhasil diselamatkan oleh institusi penegakan hukum.

"Memang jika kita bicara Kejaksaan, KPK selalu tanda keberhasilan tentang banyaknya uang negara yang diselamatkan. Tetapi, ada dua makna yang berbeda. Kalau KPK, Kejaksaan melaporkan bahwa dana yang diselamatkan makin besar itu tanda KPK kerja keras dan berhasil. Tapi dari sisi lain kita juga bisa katakan itu kegagalan karena berarti KPK belum mencegah orang korupsi. Jadi, itu angka yang punya makna berbeda," Kata JK beberapa waktu lalu.

Menurut JK, KPK baru bisa dikatakan berhasil jika melaporkan uang yang berhasil diselamatkan misalnya hanya Rp 100 miliar. Sebab, itu berarti korupsi berkurang.

Seperti diketahaui, IPK Indonesia di tahun 2014 hanya berada di angka 3,4. Angka tersebut tidak banyak berubah dari tahun 2013, yaitu 3,2.

Padahal, pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) - Boediono mencanangkan peningkatan IPK menjadi 5,0.(sp/mk)
Wednesday, December 10, 2014 | 0 komentar | Read More

Dituntut Jaksa 12 Tahun, Di Vonis Hakim 6 Tahun

Written By Unknown on Tuesday, December 9, 2014 | Tuesday, December 09, 2014

foto istimewa cristian jaya kesuma- agus metro kalimantan
Cristian Jaya Kesuma /Agus
Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Memang narkoba seperti sudah mengakar mulai dari yang tidak bekerja tukang ojek , sopir, sampai orang yang berpendidikan ikut terjurumus sebagai pemakai, akhirnya menjadi penjual sampai menjadi pemasok, tetapi para pelaku tidak mendapat efek jera dikarenakan hukuman yang di vonis oleh Hakim kurang maksimal.

Contonya seperti Cristian Jaya Kesuma yang merupakan penjual atau penyalur narkoba jenis sabu yang saat ditangkap oleh satuan Dir Narkoba Polda Kalsel dengan barang bukti sebanyak 99,76 gram paket besar dan 6,69 gram paket kecil  pada Jumat (29/08/2014) di komp. Grawira Tama Jalan Zafri Zam-Zam Kecamatan Banjarmasin Barat Banjarmasin.

Dalam amar putusan yang dibacakan oleh Ketua Majelis Hakim Bonny Sanggah SH MH, Cristian Jaya Kesuma di vonis selama 6 tahun dan denda sebanyak Rp. 1 miliar subsider 3 bulan, berdasarkan pendapat majelis hakim bahwa tersangka tidak terbukti sebagai pemilik sabu, tersangka hanya sebagai pengantar baran, Senin (1/12/2014).

Mendengar putusan hakim terdakwa Cristian Jaya Kesuma langsung menerima.

Ketika ditanyakan dengan Jaksa Penuntut Umum dari Kejati Kalsel Rahmawati SH atas putusan majelis hakim oleh MK, Rahmawati langsung menghindar, sambil berkata kita masih pikir pikir atas putusan tersebut.

Berdasarkan pantauan MK Senin (8/12/2014) di pengadilan Negeri Banjarmasin, sampai berakhirnya masa yang diberikan oleh hakim selama 1 minggu apakah menerima atau tidak atas putusan tersebut jaksa penuntut umum tidak mengajukan banding atas putusan tersebut.

Ketika ditanyakan dengan Hakim Bonny, mengenai putusan yang hanya setengah dari tuntutan jaksa,Hakim Bonny mengatakan bahwa pelaku hanya orang suruhan, dan malah menyuruh mempertanyakan kepada jaksa penuntut.

Sewaktu ditanyakan kepada JPU Rahmawati mengenai vonis yang hanya setengah dari tuntutan,dan apakah ada banding dari JPU, Rahmawati malah menghindar seolah sibuk mengikuti persidangan.

Sekedar diketahui Jaksa penuntut umum mengenakan tersangka Cristian Jaya Kesuma  pada pasal 132 ayat 1 Jo Pasal 114 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1 dan dituntut selama 12 tahun dan denda Rp. 1 Miliar subsider 6 Bulan.(ags)
Tuesday, December 09, 2014 | 0 komentar | Read More

Bendahara PNPM Batulicin, Nurul Akhirnya di Vonis 18 Bulan Penjara

Nurul Hidayah Saat Mendengarkan Putusan Hakim
Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Setelah hampir 4 bulan mengikuti persidangan, akhirnya tersangka kasus dugaan korupsi dalam kasus penggelapan dana Unit Pengolahan Kegiatan (UPK) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Pedesaan (PNPM-MP) di Kecamatan Batulicin Kaubupaten Tanah Bumbu, Nurul Hidayah (21), menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor Pengadilan Negeri Banjarmasin. Senin(17/11/2014)

Dalam pembacaan amar putusan yang dipimpin hakim Abdul Siboro SH MH  terdakwa bersalah karena tersangka Nurul Hidayah telah melakukn penggelapan dana PNPM-MP berdasarkan audit BPKP kalsel  sebanyak Rp. 215.159.000,- (Dua Ratus Lima Belas Juta Seratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah),   tersangka didakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3  Jo pasal 18 UU N0.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana diubah dalam UU No.20 tahun 2001 tetang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebanyak Rp.50 juta subsider 2 bulan dan membayar uang pengganti sebanyak Rp. 205.159.000,- dan hartanya dirampas oleh negara untuk mengganti uang pengganti atau subsider 6 bulan.

Yang meringankan terdakwa adalah bahwa dia mengakui semua perbuatannya, dan ada mengganti uang sebanyak Rp.10 Juta yang langsung diserahkan kepada ketua Unit Pengolah Kegiatan  Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat  Mandiri Pedesaan Sdri Jumiati.  

Mendengar putusan dari Ketua Hakim, Nurul Hidayah hanya  terdiam, tidak banyak kata yang keluar dari mulutnya, ketika dikonfirmasi usai sidang oleh MK, Nurul hanya bilang tanya sama penasehat hukum saja katanya sambil berlalu.

Ketika dikonfirmasi dengan penasehat hukum terdakwa Ali Murtadlo, mengatakan bahwa kami masih pikir pikir atas putusan hakim apakah diterima atau tidak.

Mendengar putusan dari majelis hakim  JPU Kejari Batulicin Addon Califari Toh SH  yang diwakili oleh  Agung SH, juga mengatakan masih pikir pikir atas putusan tersebut, berdasarkan tuntutan kami terdakwa  Nurul dituntut selama 1 tahun 6 bulan, denda Rp. 50 Juta subsider 3 bulan, dan membayar uang pengganti sebanyak Rp.205 Juta subsider 1 tahun.

Sekedar diketahui kasus ini bermula dari penyelidikan Polres Tanah Bumbu, yang mendapat laporan dari masyarkat untuk memeriksa unit pengelolaan kegiatan program nasional pemberdayaan masyarakat- mandiri pedesaan (PNPM-MP) di kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu karena ada dugaan penyelewengan dana PNPM-MP

Hasil penghitungan kerugian keuangan negara/ Daerah atas Dugaan Penyimpangan atas pelaksanaan penarikan dana UEP dan Penyetoran dana SPP Perguliran ke Bank pada tahun 2013 sebesar Rp.215.159.000,- (dua ratus lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) dengan uraian sebagai berikut
No.
Uraian
                 Jumlah
1.
Penarikan dana UEP tidak tercatat oleh Bendahara pada buku Kas Harian UEP.
          Rp .71.450.000,-
2.
Dana SPP tidak disetorkan ke Bank.
          Rp. 58.205.500,-
3.
Penarikan dana UEP tidak dicatat oleh bendahara pada Buku Kas Harian UEP.
          Rp .60.000.000,-
4.
Pengeluaran yang tidak jelas penggunaannya.
          Rp. 25.503.500,-
JUMLAH
          Rp.215.159.000,-

Bahwa dengan demikian sesuai dengan perhitungan audit keuangan Negara yang dihitung oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan(BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan dengan Surat Nomor : SR-402/PW16/5/2014 tanggal 22 Agustus 2014 telah terjadi kerugian keuangan Negara sebesar Rp.215.159.000,- (dua ratus lima belas juta seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sejumlah perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan


Berdasarkan BAP kepolisian dan surat dakwaan JPU, Nurul yang merupakan bendahara PNPM MP Desa Batulicin yang baru tamatan Madrasyah Aliayah diduga telah melakukan pengelapan dana dengan berdalih untuk mengobati orang tuanya, belanja untuk keperluan pribadi, dengan modus menggunakan slip pengambilan uang ke Bank BPD Kalsel Cab Batulicin yang salah, tetapi tidak dimusnahkan, sehingga Nurul dengan leluasa mengambil uang di bank BPD Kalsel, tampa hambatan,karena slip pengabilan telah ditanda tangani oleh ketua UPK Jumiati, ketua BKAD Hasriansyah,  Zarkani selaku fasilitator kecamatan dan Saidillah selaku wakil pengurus kelompok.(ags)



Tuesday, December 09, 2014 | 0 komentar | Read More

Kurikulum 2013 Perlu Dikaji Ulang

Written By Unknown on Saturday, December 6, 2014 | Saturday, December 06, 2014

Ilustrasi K-2013 membebani murid
Jakarta (Metro Kalimantan) - Agaknya, pemeo "ganti menteri ganti kebijakan" masih lestari terjadi di lingkungan pendidikan kita. Kali ini, Menteri Pendidikan, Anies Baswedan, menegaskan, permasahan dalam kurikulum 2013, baik secara teknis maupun tenaga kependidikan menjadi alasan membatalkan kurikulum itu.

Dia menjelaskan, kurikulum pendidikan adalah produk yang selalu disiapkan secara matang di seluruh dunia.

"Kalau menerapkan kurikulum... di mana-mana kurikulumnya harus matang dulu, dievaluasi, diperbaiki. Sesudah itu siap baru itu dilaksanakan di seluruh sekolah," kata Baswedan, di sela acara Hari Untuk Guru, di TMII, Jakarta, Sabtu (6/12).

Menurut Baswedan, yang terjadi saat ini adalah, kurikulum 2013 sudah dilaksanakan di seluruh Indonesia, namun belum dievaluasi, sehingga konsistensi ide dengan desain, konsistensi desain dengan materi ajar dan belum diliat impactnya.
"Jadi itu semua belum dievaluasi tapi sudah dilaksanakan di seluruh sekolah, lalu apa yang muncul fungsi dari guru dan anak anak yang merasa kurikulum menjadi membebani bukan justru membuat belajar menjadi menyenangkan," ujarnya.

"Ini menjadi landasan kurikulum ini harus diperbaiki dulu karena jtu dihentikan," lanjutnya.

Kurikulum 2013, menurut Baswedan, bermasalah. Mulai dari masalah teknis buku yang belum sampai, pelatihan guru belum tuntas, dan kesiapan anak didik serta material pendukung pendidikan.

"Jadi tujuan ini untuk membuat anak anak kita belajar dengan baik dan guru belajar secara baik dan bukan disibukkan dengan administrasi karena perubahan dengan cara yang terlalu terburu-buru," katanya.

"Akan ada perbaikan, setelah diperbaiki, kaami jalankan kurikulum baru apapun nanti namanya, yang penting proses penerapan tidak terburu buru," katanya.(ant/sp/mk)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

APBN 2015 Belum Ada Anggaran Dana Desa

Padang (Metro kalimantan) - Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, dana Rp1 miliar untuk satu desa sesuai UU Desa belum masuk dalam APBN 2015.

"Mungkin bisa masuk dalam APBN Perubahan 2015. Tetapi sekarang anggarannya dalam APBN memang belum ada," kata dia, di Padang, Jumat.

Persoalan lain terkait dana desa itu menurut dia, adalah belum jelasnya kelembagaan yang mengelola apakah berada di bawah Kemendagri atau Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

"Desa sebelumnya berada di bawah Kemendagri, sekarang dibentuk Kementerian baru yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Namun, kewenangan terkait dana desa ini belum jelas antara dua lembaga ini," kata dia.

Menurut dia, agar UU Desa itu bisa berjalan maksimal, persoalan kelembagaan yang memiliki kewenangan tersebut harus jelas terlebih dahulu.

Berbeda dengan Djohan, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Marwan Jafar, Jumat malam mengatakan, dana desa senilai Rp1,4 miliar untuk tiap desa diperkirakan akan cair April 2015.

Dia meminta aparatur desa menyiapkan diri untuk memanfaatkan dana itu secara optimal. Salah satu persiapan yang diminta adalah RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa)(ant/mk05)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

Kurikulum 2013 Dihentikan

Jakarta (metro Kalimantan) - Anggota DPR dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Reni Marlinawati, menyambut baik penghentian kurikulum 2013 oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Anies Baswedan.

"Kami menyambut positif keputusan menteri pendidikan dan kebudayaan menghentikan pelaksanaan Kurikulum 2013 sembari melakukan perbaikan serta pengembangan K-13 di 6.221 sekolah di 295 Kabupaten/Kota," kata Marlinawati, di Jakarta, Sabtu (6/12).

"Sejak awal, kami mengkritisi pelaksanaan Kurikulum 2013 ini yang memang bermasalah. Baik dari sisi teknis maupun non teknis," kata dia.

Dari sisi teknis pelaksanaan Kurikulum 2013 bermasalah disebabkan masalah distribusi buku yang tidak merata, guru belum dilatih, sistem pembelajaran yang belum berubah serta sarana dan prasaran yang belum memadai. "Temuan-temuan itu kami jumpai saat melakukan kunjungan lapangan di berbagai daerah," kata dia.

 Satu hal yang harus digarisbawahi, pelaku pendidikan bukan mesin atau robot yang serba otomatik bisa berubah," kata Marlinawati

Ia menambahkan, penghentian kurikulum 2013 tidak perlu persetujuan DPR.(ant/mk-05)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

Demokrat Mulai Merapat Ke KIH

Jakarta (Metro Kalimantan) -  Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono angkat bicara soal langkah sepihak Partai Golkar menolak Perppu Pilkada. Ibas, sapaan Edhie menyebut Partai Golkar berkhianat.

"Saya tetap optimis kepada partai dan fraksi lain yang belum, pasti mereka juga mengedepankan etika serta tidak berkhianat terhadap kesepakatan yang ada," kicau Ibas dalam akun twitternya, Kamis (4/72/2014).

Ibas menyebut Demokrat akan berjuang agar Perppu Pilkada dapat segera disahkan DPR. Sebab, Pilkada plus perbaikan yang mereka perjuangankan sesuai dengan harapan rakyat Indonesia.

"Kami Demokrat akan tetap memperjuangkan untuk mendukung dan menerima Perppu Pilkada ini sesuai dengan harapan rakyat dan untuk para pecinta demokrasi," lanjut putra bungsu Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini.

Ia pun menyayangkan Golkar melupakan kesepakatan yang telah disetujui Demokrat dengan Koalisi merah Putih. "Politik itu dinamis namun politik itu juga harus disertai dengan etika. Perppu Pilkada yang dikeluarkan SBYsesuai keinginan publik," pungkas Ibas.
Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memberikan tanda-tanda akan mendukung Koalisi Indonesia Hebat (KIH). Pasalnya, Mantan Presiden itu dikecewakan Partai Golkar yang mencabut kesepakan dengan menolak Perppu Pilkada.

"Saya telah memerintahkan para pimpinan PD untuk mulai menjalin komunikasi dengan PDIP dan KIH, agar perjuangan bersama ini berhasil." kicau SBY pada akun twitternya Kamis (4/12/2014).

Dia mengatakan akan tetap berjuang agar Perppu Pilkada plus 10 perbaikan dapat disahkan menjadi undang-undang. Sebab, usulan Perppu yang ia keluarkan saat menjadi Presiden berasal dari aspirasi masyarakat Indonesia.

Keputusan sepihak Golkar menolak Perppu Pilkada dinilai SBY sebagai cara politik yang tak beretika. Ini berbanding terbalik dengan norma politik yang dipegang SBY.

"Saya menganut politik yang berkarakter, bermoral, bisa dipercaya dan satu kata dengan perbuatan. Rakyat menginginkan politik seperti ini." tandas dia.(metronews/mk-03)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

Pilkada Langsung Tetap Digelar Meski Perppu Ditolak

Ilustrasi Pilkada langsung
Jakarta (Metro Kalimantan) - Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) berpandangan pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung masih bisa dilakukan, meski Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 ditolak Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Alasannya, satu-satunya peraturan yang tersisa tentang Pilkada setelah Perppu dicabut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pengesahan Kepala Daerah.

Hal itu disampaikan staf ahli Menteri Dalam Negeri (Mendagri) bidang Hukum dan Politik Zudan Arif Fakhrulloh di Jakarta, Jumat (5/12).

Ia menanggapi perdebatan yang terjadi jika Perppu yang mengatur Pilkada langsung benar-benar ditolak DPR.

Dia menjelaskan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 adalah turunan dari UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Ketika UU itu sudah dicabut maka aturan turunannya masih berlaku.

Pada PP tersebut, Pilkada masih dilaksanakan dengan sistem paket, yakni kepala daerah dan wakilnya dipilih secara bersamaan. Selain itu waktu pelaksanaan pilkada antara satu provinsi dan provinsi lain tidak serentak.

Ketentuan ini berbeda dengan Perppu No 1 Tahun 2014 tentang Pilkada langsung yang menyebut Pilkada dilakukan secara serentak dan tidak satu paket. Artinya, yang dipilih langsung hanya Kepala Daerah (Kepda). Sementara wakilnya ditunjuk Kepda terpilih tetapi harus mendapat persetujuan dari pemerintah pusat.

Zudan mengemukakan PP Nomor 6 Tahun 2005 tidak akan bisa digunakan apabila Perpu masih ada karena terdapat beberapa poin yang bertentangan. Namun PP langsung bisa digunakan jika DPR menolak Perppu tersebut.

"Apabila KPU berani menggunakan itu, pilkada langsung bisa tetap berjalan," ujarnya.(sp/mk-05)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

Warga New Zealand Seludupkan Sabu 1,7 Kg Ke Denpasar

Add caption
Denpasar (Metro Kalimantan) - Petugas Bea Cukai Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, Bali membekuk warga negara New Zealand, De Malmanche Antony Glen (52) yang berupaya menyelundupkan narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,7 kilogram. Tersangka diserahkan ke petugas kepolisian untuk mendapat pemeriksaan secara intensif.

“Penangkapan tersangka awalnya adanya informasi yang didapat bahwa ada penumpang mencurigakan menumpang pesawat Hong Kong Airlines HX 709 rute Hongkong-Denpasar sehingga akhirnya ditindaklanjuti petugas,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Budi Harjanto, Jumat (5/12).

Menurutnya, saat tersangka mendarat sekitar pukul 02.30 Wita, petugas langsung melakukan pengawasan ketat. “Begitu tiba, tersangka langsung mengambil barang bagasinya di areal Custom Area Terminal Kedatangan Internasional,"  kata Budi.

Dia menuturkan, berdasarkan pencitraan mesin X-Ray terdapat benda mencurigakan di dalam tas punggung berwarna biru yang dibawa tersangka kelahiran Dannevirke 20 Mei 1962. Saat pemeriksaan mendalam, petugas menemukan satu bungkusan plastik bening dilapisi plastik warna merah dan lakba.

Menurutnya, bungkusan yang dibawa pria pemilik paspor LH901571 yang tiba pada 1 Desember 2014 itu, berupa kristal bening. Benda mencurigakan yang dibawa tersangka diduga sediaan bahan narkotika jenis sabu atau methamphetamine.

"Pengujian dari hasil narcotic test positif methamphetamine seberat 1.709 gram brutto. Tersangka hanya kurir, sehingga petugas masih lacak jaringannya," tegasnya.

Akibat perbuatannya, petugas menjerat tersangka dengan Pasal 113 ayat (2) Undang Undang 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman maksimal pidana hukuman mati atau minimal pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara.

"Tersangka juga dijerat Pasal 102 huruf e UU 17 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2006 tentang kepabeanan dengan ancaman hukuman pidana paling singkat  satu tahun penjara dan denda paling sedikit Rp 50 juta," pungkasnya. (sp/mk)
Saturday, December 06, 2014 | 0 komentar | Read More

Yulia Pemilik Sabu 250 Gram di Vonis 6 tahun

Written By Unknown on Friday, December 5, 2014 | Friday, December 05, 2014

Yulia Sutopo (ags)
Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Yulia Sutopo setelah divonis oleh Majelis Hakim Ferry Sormin Pengadilan Negeri Banjarmasin, selama 10 tahun dan denda sebanyak 10 miliar subsisider 6 bulan dengan  barang bukti sabu sebanyak 4,3 Kg dan Ineks seabnyak 18.000 butir.

Kembali mendapat Vonis dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin terkait perkara lain tentang kepemilikan sabu sebanyak 250 gram, Kamis (4/12/2014).

Dalam perkara ini berdasarkan BAP yang dibacakan majleis hakim, Yulia sebagai pemilik barang sabu senayak 250 gram menyuruh Rifky Sutrisno yang merupakan sopir truk yang bekerja di rumah Yulia untuk mengantarkan pesanan barang kepada saudara Lawing yang sudah menunggu di sebuah hotel Banjar Permai di kota Banjarbaru, tetapi belum sampai ke sana keburu ditangkap anggota BNN kalsel.

Berdasarkan keterangan BAP ini lah Majelis Hakim Ferry Sormin SH dalam amar putusan No.811/Pid-Um/XII/ PN- Banjarmasin memvonis Yulia Sutopo selama 6 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar subsider 3 bulan dan Rifky Sutrisno selama 10 tahun penjara dan denda sebanyak 10 miliar subsider 3 bulan.

Mereka berdua telah melanggar pasal 132 ayat 1 Jo pasal 114 ayat 2 Undang Undang RI Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika Golongan 1.

Ketika ditanyakan dengan Penasehat Hukum Yulia, Hairanda mengatakan kami masih berunding dengan pihak keluarga apakah akan mengajukan banding atau tidak, tetapi kami sangat menyayangkan dengan vonis hakim yang sangat memberatkan klein kami, karena dalam hal ini yulia sebenarnya tidak terbukti sebagai pemilik sabu maupun iniks yang disangkakan, sebab pemilik sabu dan ineks adalah pa Sutopo yang sekarang masih boron oleh pijak kepolisian maupun BNN. (ags)
Friday, December 05, 2014 | 0 komentar | Read More

Pemilik Sabu 4,3 Kg dan Ineks 18.000 di Vonis 16 Tahun

Budi Saputra, Yulia Sutopo dan Dony (Agus MK)
Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Sidang putusan 3 terdakwa kasus narkotika dengan barang bukti 4,3 Kg Sabu  dan 18.000 butir Ineks, dilakukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin, Kamis (04/12/2014).

Berdasarkan putusan No. 810/Pid-Um/XII/ PN- Banjarmasin tim majelis hakim yang dipimpin Hakim Ketua Ferry Sormin  SH,M Hum , memutuskan Budi Saputra alias Qyu dan Dony yang merupakan suami dari Yulia Sutopo divonis dengan hukuman penjara selama 16 tahun dan denda sebesar 10 miliar rupiah atau kurungan 6 bulan. dan untuk Yulia Sutopo divonis Hakim dengan hukuman penjara selama 10 tahun dan denda 10 miliar subsider 6 bulan.

Dalam amar putusan tersebut para terdakwa di dakwa dengan Pasal 132 ayat (1) jo Pasal 114 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan tuntutan JPU Aswadi dari Kejati Kalsel,  mereka bertiga yakni Budi Saputra alias Qyu dan Dony dituntut selama 19 tahun dan untuk Yulia Sutopo dituntut selama 12 tahun dan denda sebanyak 10 miliar subsider 1 tahun 

Saat ditanya hakim bagaimana tanggapan atas putusan yang diberikan, setelah berkonsultasi dengan pengacara nya, masing-masing terdakwa menyatakan hal yang sama, pikir-pikir apakah ingin banding atau menerima putusan hakim tersebut.(ags)
 

Friday, December 05, 2014 | 0 komentar | Read More

DPR Pasti Dihabisi Rakyat, Kalau Sok Kuasa Di Indonesia

Written By Unknown on Wednesday, December 3, 2014 | Wednesday, December 03, 2014

Ruhut Sitompul/viva
Jakarta (Metro Kalimantan) -  - Politikus Partai Demokrat Ruhut Sitompul mengingatkan DPR agar tidak terus-menerus sok kuasa di Indonesia. Kalau sikap sok kuasa ini tidak dihentikan, Ruhut mencemaskan DPR ini akan dihabisi rakyat.

Pernyataan tersebut disampaikan Ruhut sebagai respon atas sikap DPR yang telah mengabaikan usulan DPD RI yang menolak memasukan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) ke dalam revisi UU nomor 17 tahun 2014 tentang MD3.

"Lama-lama DPR ini sok kuasa terus, pasti dihabisi rakyat ini kita semua. Tidak baiklah UU MD3 itu diperlakukan seperti ini. Terus terang, saya dukung maunya DPD terhadap revisi UU MD3 itu," kata Ruhut Sitompul, dalam diskusi 'Revisi UU MD3, Tarik-Menarik KIH, KMP dan DPD', di press room DPR, Senayan Jakarta, Selasa (2/12).

Lebih lanjut, juru bicara Partai Demokrat itu mengingatkan Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PAN Totok Sudaryanto yang juga hadir dalam diskusi tersebut.

"Kebetulan MPR itu kan ketuanya juga dari PAN juga. Sebagai negarawan, Ketua MPR mestinya juga mendengar kebenaran dari DPD itu. Ini sudah kebangetan. Hati-hati pak Totok. Di luar orang tidak tahu Totok wakil rakyat, tapi si Poltak (Ruhut,red) ini, semua orang tahu kalau aq wakil rakyat. Bisa habis juga aku," tegasnya.

Jadi menurut Ruhut, kembalilah DPR ini ke jalan yang benar. "Jangan selalu memperjuangkan kepentingan para dewa. Malu kita dengan rakyat. Kalau DPR begini terus, lari malam juga aku ini," pungkasnya. (jpnn/mk)
Wednesday, December 03, 2014 | 0 komentar | Read More

Pemekaran Daerah Sudah tidak Sehat

Dirjen OTDA Djohermansyah dan Mendagri Tjohjo Kumolo
Jakarta: Indonesia tercatat sebagai negara dengan pertumbuhan pembentukan daerah otonom tertinggi di dunia. Namun, otonomi daerah yang memiliki cita-cita luhur mendekatkan pelayanan negara kepada masyarakat justru berbanding terbalik.

Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Djohermansyah Djohan, mengatakan, pertumbuhan daerah otonom di Indonesia sudah tidak sehat. Pasalnya, pemekaran daerah lebih kepada faktor politis ketimbang objektivitas dan teknis kepemerintahan.

"Banyak daerah yang tidak maju dan mandiri," kata Djohermansyah, Selasa (2/12/2014).

Djohan menambahkan, Kemendagri setiap tahun tetap mengevaluasi seluruh daerah yang dimekarkan dengan memberikan penguatan kapasitas dalam menjalankan pemerintahan. Data terakhir Kemendagri mengungkapkan 80 persen daerah gagal dan sebagian besar kepala daerahnya tersangkut kasus korupsi.

Meski demikian, Djohermansyah mengungkapkan, tidak ada moratorium pemekaran daerah. Pemekaran tetap dilakukan namun lebih ketat.

Persyaratan pembentukan daerah baru diperketat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejumlah syarat sudah ditentukan dalam aturan itu, antara lain syarat jumlah penduduk, luas wilayah, kemampuan warga mengelola keuangan, dan potensi ekonomi.

"Yang penting pemekaran melalui mekanisme daerah persiapan. disebut misalnya kota administratif. Kalau tiga tahun tidak berhasil, kita turunkan kembali. Kalau tidak bisa, ya tidak lolos," ungkap dia.(MI/mk-03)
Wednesday, December 03, 2014 | 0 komentar | Read More

Bupati Bangkalan Mencak-mencak, Saat Fuad Amin Dibawa ke Rutan KPK

Fuad Amin Saat Dibawa ke Rutan KPK
Jakarta (Metro Kalimantan) -  Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin Imron telah ditahan di Rutan KPK. Ia pun tak mau berkomentar banyak. Lontaran nada keras justru keluar dari mulut sang anak.

Fuad keluar dari gedung KPK pada pukul 23.45 WIB dengan mengenakan rompi orange. Ia muncul bersama Rauf, sang ajudan.

Wartawan yang sedari tadi menunggu mendesak agar mantan Bupati Bangkalan itu memberikan secuil keterangan. Namun ia tetap bungkam."Saya tidak komentar, saya tawakal saja," ujar dia saat menuju mobil tahanan di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam.

Lontaran kata justru keluar dari anak Fuad, Makmun Ibnu Fuad. Makmun yang kini menjabat Bupati Bangkalan meminta wartawan berhenti bertanya ke sang ayah.

"Udah woi, Bapak lagi sakit!" Teriak dia kepada para jurnalis.

Makmun pun sempat naik pitam. Namun akhirnya, beberapa orang di sekitarnya berhasil menahan Makmun yang terus meneriaki wartawan.

Seperti diketahui, Fuad diduga menerima suap dari Direktur Media Karya Sentosa, Antonio Bambang Djatmiko. Tindakan ini diduga terjadi sejak 2007 Fuad menjabat sebagai Bupati Bangkalan.

"Diduga terjadi tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji terkait dengan jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di Gresik dan Dili Timur," ujar Bambang Widjojanto dalam konferensi pers di KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (2/11/2014).

Dari hasil tangkap tangan di Jakarta, KPK menyita Rp700 juta dari tangan Rauf, perantara Fuad. Uang itu diberikan Antonio melalui perantaranya, Koptu Darmono dari TNI AL.

Diduga, bukan hanya kali itu saja Antonio menyuap Fuad. Pasalnya, dari rumah Fuad, KPK menyita tiga koper penuh berisi uang yang diduga pemberian Antonius.

Pekerjaan kotor kedua pihak ini diduga juga melibatkan BUMD di Bangkalan, yakni PT Sumber Daya (SD).

"Sekarang PT MKS bekerja sama dengan PT SD. Ini salah satu BUMD di bangkalan. Kita dalami apakah BUMD ini akah sekedar saranan atau pelaku, itu semua didalami," beber Bambang.

"PT SD kan BUMD di Bangkala. FA (Fuad Amin) kan dulu kepala daerah. kita dalamai apakah ada kaitannya dengan pemenuhan pasokan listrik," tambah dia.(metronews/mk-05)
Wednesday, December 03, 2014 | 0 komentar | Read More

Kejagung Sita Rp. 6 Miliar dari Dirut PT Korindo Motors

Udar Pristono Tersangka Pengadaan Transjakarta
Jakarta (Metro Kalimantan) -  Penyidik Kejaksaan Agung, terus menelisik aliran dana kasus dugaan korupsi pengadaan bus Transjakarta tahun anggaran 2013 di Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Uang sebanyak, Rp6 miliar disita penyidik dari tersangka pihak swasta Direktur Utama PT Korindo Motors Chen Chong Kyong.

"Penyidik menyita uang Rp 6.201.798.959 dari tersangka CCK, Direktur Utama PT Korindo Motors," beber Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Tony Tribagus Spontana, di Kejagung, Jakarta Selatan, Selasa (2/12/2014) malam.

Selain menyita uang, penyidik juga telah menyita sejumlah aset milik bekas Kepala Dishub DKI Jakarta Udar Pristono. Yakni berupa rumah di Bintaro Tangerang Selatan dan Bogor Jawa Barat, Condominium di Bali, serta dua unit apartemen di Jakarta Selatan. Bahkan salah satu apartemen tersebut, ditempati model Bella Sophie.

Selain melakukan penyitaan, penyidik juga mengagendakan pemeriksaan terhadap Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta I Made Karma Yoga dan Deputi Gubernur DKI Jakarta Bidang Industri, Perdagangan, dan Transportasi, Sutanto. Keduanya diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi sejak pukul 10.00 WIB.

Kedua anak buah Gubernur DKI Basuki Tjaja Purnama ini diperiksa terkait, "Keberadaan mereka selaku Tim Pendamping Pengendalian Teknis yang tidak pernah diketahui oleh para saksi tugas pokok dan fungsinya. Serta diterima atau tidaknya honor selaku Tim Pendamping Pengendalian Teknis," ungkap Tony.(metronews/mk-05)
Wednesday, December 03, 2014 | 0 komentar | Read More

Pembuat Sabu - Sabu Rumahan Terbongkar Di Sungai Andai

Ilustrasi Pembutan Sabu Sabu Rumahan
Banjarmasin (Metro Kalimantan) - Longgarnya pengawasan dan yang ditangkap hanya pengedar kecil serta pemakai dan hukuman yang terlalu ringan, sehingga Banjarmasin menjadi surga bagi pengedar maupun pemakai narkoba, tidak hanya dikota besar di jawa ternyata di kota Banjarmasin sudah mulai melakukan pembuatan narkoba jenis sabu sabu walaupun hanya skala rumahan.
 

Ini terbukti setelah Subdit 2 Ditresnarkoba Polda Kalsel berhasil membongkar industri rumahan pembuatan sabu - sabu di jalan Sungai Andai Komplek Herlina Perkasa Blok II No 44 RT 45, Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin Selasa (2/12/2014) sekitar jam 13.00 Wita.
 

Didalam rumah yang dimiliki oleh Rustam (42), ditemukan beberapa barang bukti berupa bahan - bahan kimia serta peralatan untuk membuat sabu-sabu skala rumahan
  
Industri sabu-sabu skala rumahan di Banjarmasin, berawal ketika petugas melakukan penangkapan terhadap Rustam yang saat itu akan melakukan transaksi dengan pembelinya di Jalan Ampera 3 Ujung RT 25, Kecamatan Basirih, Banjarmasin Barat.
 

Terbongkarnya indusrti rumahan pembuatan sabu sabu berawal ketika pelaku ditangkap, dari tangan pelaku, ditemukan barang bukti 1 paket sabu seberat 4,38 gram yang masih berbentuk bongkahan. Pelaku semula mengaku barang tersebut dibeli dari Jawa seharga Rp1,6 juta /gram. “Semula pelaku mengelak, tapi setelah diinterogasi baru mengaku bikin sendiri,” kata Kasubdit 2 Ditresnarkoba AKBP Edy Saprianadi kepada wartawan.
 

Kata Edy, pelaku mengaku kepada petugas, dirinya bisa membuat sabu-sabu tersebut setelah belajar dari internet. “Belajar dari internet dan tanya-tanya sama profesor chating lewat sosial media,” ucapnya menirukan pengakuan pelaku.
 

Karena proses pembuatannya memakan waktu cukup lama, pelaku baru bisa membuat 30 - 60 gram sabu-sabu setiap bulannya. “Pengakuan pelaku baru sekitar tiga bulan ini, satu bulan pertama belajar bulan berikutnya baru dijual,” jelasnya.
 

Dikatakan Edy, bermodalkan uang sekitar Rp. 60 Juta pelaku mulai menjalankan aksinya dengan membeli peralatan dan bahan pembuat sabu sabu, sampai pelaku berhasil membuat sabu - sabu sendiri, berdasarkan keterangan pelaku , dia yang sebelumnya bekerja sebagai pemborong bangunan mengalami kerugian senilai Rp500 juta lebih. 

Karena dikejar hutang, pelaku tanpa berpikir panjang dan harus mengembalikan dana yang hilang tersebut, pelaku akhirnya nekat, membuat dan menjual sabu sabu hasil olahan rumahan.
“Pelaku ini seorang pemborong bangunan, tapi mengalami kerugian ratusan juta, untuk mengembalikan hutang serta modal pelaku membuat sabu sabu skala rumahan,” kata Edy.
Wednesday, December 03, 2014 | 0 komentar | Read More

3 Fraksi Dituding Lemahkan KPK, Jika Tak Hadir

Written By Unknown on Tuesday, December 2, 2014 | Tuesday, December 02, 2014

Rapat DPR RI dengan KPK
Jakarta (Metro Kalimantan)  -  Komisi III DPR menjadwalkan pemilihan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/12). Pemilihan kemungkinan tidak akan diikuti tiga fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP), Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), dan Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat (Fhanura). Sebab, anggota dari ketiga fraksi itu belum juga mengikuti rapat di Komisi III.

Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman tidak mempermasalahkan jika tiga fraksi tak akan hadir pemilihan. “Biar saja tak hadir. Kita lanjut saja, kan ada mekanismenya. Kalau memang tak hadir, berarti mereka menghambat kerja KPK. Perlemah KPK,” kata Benny di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (2/12).

Dia menyatakan, hingga saat ini belum ada perubahan penjadwalan pemilihan. “Kita lanjutkan, karena sudah dijadwalkan. Enggak tahu nanti sore atau malam nanti (ada perubahan jadwal atau tidak),” tegas politikus Partai Demokrat ini.

Menurutnya, Komisi III akan memilih satu dari dua nama calon pimpinan KPK. “Wajib memilih satu nama. Dua orang yang diajukan ke dewan adalah putra terbaik bangsa,” pungkasnya.

Sekadar informasi, dua nama calon pimpinan yang bakal dipilih ialah Busyro Muqqodas dan Roby Arya Brata. Busyro sendiri masih tercatat sebagai salah satu pimpinan KPK. Masa jabatan Busyro akan berakhir pada 10 Desember 2014 (sp/mk)
Tuesday, December 02, 2014 | 0 komentar | Read More

Danpuspomal Datangi KPK, Karena Oknum Ditangkap

Jakarta (Metro Kalimantan)  - Komandan Pusat Polisi Militer TNI AL (Danpuspomal), Laksamana Pertama Gunung Heru mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (2/12) sore. Gunung tiba sekitar pukul 15.40 WIB menggunakan mobil dinas Ford 43-00. Dengan didampingi dua ajudan, Gunung langsung masuk lobi Gedung KPK tanpa menjawab pertanyaan awak media.

Diduga, kehadiran Gunung untuk memastikan dan menjemput seorang oknum TNI AL yang turut ditangkap KPK bersama Ketua DPRD Bangkalan, Fuad Amin, pada Senin (1/12).

Sebelumnya, Ketua KPK, Abraham Samad menyatakan, dalam operasi tangkap tangan terhadap mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin pada Senin (1/12), pihaknya turut mengamankan seorang anggota TNI AL dan seorang dari pihak swasta.

Hal itu diungkapkan Ketua KPK, Abraham Samad di sela-sela kegiatan Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Tahun 2014 di Balai Kartini, Jakarta, Selasa (2/12).

"Ini kita masih dalam proses ada tiga atau empat orang yang diamankan, ada satu oknum TNI AL, satu swasta, dan satu penyelenggara negara," kata Samad kepada wartawan.

Diduga, Fuad yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Bangkalan menerima suap sebesar Rp 700 juta terkait dengan suplai gas antara perusahaan BUMD dan perusahaan swasta. Samad mengatakan, oknum TNI AL yang belum disebutkan identitasnya itu bukan orang yang membekingi suplai gas, melainkan orang yang diduga turut terlibat.

"Ya benar, orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain," jelasnya.

Meski tak mengungkap identitas oknum TNI tersebut, Samad mengatakan, pangkat oknum TNI tersebut tidak terlalu tinggi. Jika dinyatakan terlibat, Samad mengungkapkan, oknum TNI AL yang belum diketahui identitasnya itu akan diserahkan kepada kesatuannya untuk ditindaklanjuti dan dibawa ke pengadilan militer.
"TNI AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer. Tapi pangkatnya tidak terlalu tinggi, mungkin sersan, atau apalah, tapi bukan perwira," ungkapnya.

Hingga saat ini, penyidik KPK masih melakukan pemeriksaan. Untuk itu, Samad mengaku belum dapat memastikan status dan pasal yang menjerat Fuad, oknum TNI dan pihak swasta yang diamankan KPK.

Namun, Samad memastikan, Fuad telah menerima sesuatu dari pihak swasta.

"Masalah gas. Kami belum menyimpulkan apakah dia akan dikenakan pasal penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan. Ini masih sedang terus didalami," katanya.(sp/mk-03)
Tuesday, December 02, 2014 | 0 komentar | Read More

KPK Tidak Bisa Digugat, Walaupun Kurang Satu Pimpinan

Abraham Samad
Jakarta (Metro Kalimantan) - Ketua KPK ,Abraham Samad menegaskan, tidak ada ruang untuk menggugat KPK jika jumlah pimpinannya kurang satu orang atau di bawah kuota sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Artinya, apapun tindakan badan antikorupsi itu dalam menjalankan tugas dan fungsinya tetap sah.

"Apanya yang digugat? Tunjukkan saya pasal mana yang merujuk bahwa keputusan itu harus diambil oleh lima orang pimpinan, tunjukan ke saya," kata Abraham, di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurutnya, kendati UU KPK menyebut jumlah pimpinannya adalah lima orang bukan berarti jika KPK hanya dipimpin empat orang menyalahi ketentuan UU. Sehingga tidak dapat diartikan segala keputusan yang diambil termasuk upaya proyustisia tidak sah.

Dikatakan, KPK Jilid III yang dipimpinnya tidak pernah mengalami "deadlock" ketika membahas penanganan perkara yang buntutnya divoting. Pimpinan KPK mengedepankan musyawarah-mufakat untuk mendapat suara bulat bukan voting.

"Yang perlu saya tegaskan bahwa tidak ada satu pasalpun yang menganggap bahwa apabila pimpinan KPK cuma berisi empat orang, maka seluruh keputusannya menjadi tidak sah. Itu tidak ada. Karena sekali lagi pimpinan KPK sifatnya kolektif-kolegial dan keputusan yang diambil KPK selama ini tidak pernah berdasarkan voting," jelasnya.

Atas dasar itu, Samad menilai, pemerintah termasuk DPR tak perlu ragu membiarkan kursi pimpinan KPK dibawah jumlah kuota. Pemerintah juga tak perlu menerbitkan keppres atau perppu untuk memaksakan jumlah pimpinan sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

"Kalau saja DPR punya pertimbangan lain berdasarkan kewenangannya, kami tetap mempersilakan. Namun yang kami keberatan kalau saja misalnya tiba-tiba pemerintah atau presiden mengeluarkan keppres atau perppu yang menunjuk entah itu siapa, untuk mengisi jabatan wakil pimpinan KPK," kata Samad. 

Terkait itu, dirinya menegaskan, KPK secara lembaga menghendaki pemilihan calon pimpinan (Capim) KPK pengganti Busyro Muqoddas diadakan pada Desember 2015 bersamaan dengan proses seleksi penggantian empat Komisioner KPK Jilid III termasuk Abraham Samad.

"Sikap KPK tidak pernah berubah, bahwa kita menginginkan seleksi calon pengganti Pak Busyro dilakukan bersamaan dengan seleksi pimpinan KPK Jilid III tahun 2015 bulan 12. Itu posisi kita," katanya.(sp/mk)
Tuesday, December 02, 2014 | 0 komentar | Read More

KPK Belum Tahan 3 Tersangka SKK Migas

Ilustrasi Korupsi SKK Migas
Jakarta (Metro Kalimantan) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah disebut "masuk angin" lantaran belum menetapkan status penahanan terhadap tiga tersangka korupsi hasil pengembangan perkara suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini yakni, mantan Menteri ESDM Jero Wacik, mantan Sekjen Kementerian ESDM Waryono Karyo, dan mantan Ketua Komisi VII DPR Sutan Bhatoegana.

Ketua KPK Abraham Samad beralasan, belum ditahannya tiga tersangka itu dikarenakan penyidik KPK ingin membongkar kasus-kasus tersebut secara menyeluruh sehingga membutuhkan waktu yang tidak singkat.

"Kasus di ESDM itu punya rangkaian panjang. Kemudian KPK berkeinginan untuk mengurai benang yang cukup rumit di Kementerian ESDM supaya kita bisa membongkar korupsi yang ada di situ secara utuh, itu intinya. Jadi kita butuh waktu yang cukup lama," kata Abraham, di Jakarta, Selasa (2/12).

Menurutnya, lambannya penanganan perkara tersebut karena para tersangkanya tidak ditahan merupakan hal yang wajar terjadi di KPK. Samad menyebut kasus mantan Dirjen Pajak dan Ketua BPK Hadi Poernomo serta perkara Anas Urbaningrum sebagai contohnya.

"Ini hal yang wajar karena bukan hanya ESDM yang begini. Contoh, kasus Pak Hadi Poernomo, kasus Anas dulu, menurut saya hal yang biasa-biasa saja. Tidak perlu menimbulkan yang praduga-praduga," ujarnya.

Samad juga membantah jika disebut lambannya penanganan perkara yang terkait pengelolaan migas itu disebabkan karena adanya dugaan keterlibatan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas. Menurutnya, kasus di ESDM masih didalami penyidik KPK.

"Itu terlalu prematur, tapi kita ingin mendalami siapa saja. Bisa saja bukan anak presiden tapi orang-orang yang punya cukup kekuatan di Kementerian ESDM tapi ini masih didalami," ujarnya.(sp/mk-03)
Tuesday, December 02, 2014 | 0 komentar | Read More

Oknum TNI AL Dan Ketua DPRD Bangkalan Ditangkap KPK

Fuad Amin .net
Jakarta (Metro Kalimantan) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap satu anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) bersama dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bangkalan,Madura Fuad Amin Imron.

"Ini kita masih dalam proses ada tiga-empat orang yang diamankan, ada satu TNI AL, satu (orang) swasta, satu (orang) penyelenggara negara. Bukan backing tapi orang yang diduga terlibat," kata Ketua KPK Abraham Samad di sela-sela acara Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi di Jakarta, Selasa (2/12).

KPK melakukan tangkap tangan pada Senin (1/12) pukul 11.30 WIB di Bangkalan, Madura terhadap tiga orang, salah satunya adalah mantan Bupati Bangkalan Fuad Amin Imran. Ketiganya sudah ada di gedung KPK Jakarta sejak Selasa (2/12).

"Tapi sekarang masih dalam proses pemeriksaan, jadi kita belum bisa menyimpulkan. Saya terikat untuk tidak boleh menyampaikan secara gamblang tapi terdiri dari penyelenggara negara, swasta, dan satu TNI AL," tambah Abraham.

Anggota TNI AL tersebut menurut Abraham akan diserahkan ke peradilan militer.

"TNI AL ini akan kita serahkan karena dia akan tunduk pada peradilan militer tapi pangkatnya tidak terlalu tinggi, mungkin sersan, atau apalah gitu. Tapi bukan perwira," jelas Abraham.

Namun Abraham memastikan bahwa anggota TNI tersebut berperan dalam pemberian uang.

"Ya benar, orang ini jadi salah satu orang yang punya peranan dalam proses penyimpangan, proses transaksi, dan lain-lain," ungkap Abraham.

Tapi Abraham belum bisa memastikan modus tindak pidana korupsi yang dilakukan.

"Ini terkait masalah gas. Kami belum menyimpulkan apakah dia akan dikenakan pasal penyuapan, gratifikasi, atau pemerasan. Ini masih sedang terus didalami," ungkap Abraham.

Ia hanya memastikan bahwa pihak swasta memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara.

Tak mungkin penyelenggara negara memberikan sesuatu ke swasta, pastilah swasta memberikan sesuatu kepada penyelenggara negara berkaitan dengan kedudukan si penyelenggara negara untuk memberikan," tambah Abraham.

Sayangnya Fuad meminta atau menerima, KPK belum dapat membuat kesimpulan.

"Apakah dia menerima atau meminta, atau memaksa meminta, kan bisa dikenakan pemerasan. Jadi untuk sementara itu akan disampaikan secara gamblang lewat jumpa pers di kantor KPK oleh pimpinan yang lain," tukas Abraham.

Dalam OTT tersebut, KPK mendapatkan barang bukti sebesar Rp700 juta yang diduga menjadi pemberian kepada Fuad. Pemberian itu merupakan jatah yang diberikan sejak perjanjian 2007. (ant/sp/mk)
Tuesday, December 02, 2014 | 0 komentar | Read More